Prof Romli Soal Kasus Formula E: Biar Jelas, Naikan ke Penyidikan, Singkirkan Bekas Anak Buah BW dan Samad!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 13 Oktober 2022 17:42 WIB
Jakarta, MI - Perhelatan Formula E yang beberapa waktu lalu digelar di Jakarta ternyata juga cukup mendapatkan perhatian banyak pihak yakni adanya dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, dalam kasus ini juga, diduga ada proses politik yang dilakukan oleh KPK sehingga menimbulkan pro-kontra baik dimasyarakat maupun di internal KPK itu sendiri. Pakar Hukum Prof Romli Atmasasmita menuturkan, bahwa fakta hasil pemeriksaan KPK, baik berupa saksi dan dokumen sudah sangat jelas mengarah pada peristiwa pidana. Secara Objektif, Prof Romli hanya berbicara umum saja, karena ini materi penyelidikan KPK, bahwa setiap orang yang diduga melanggar hukum pidana, diduga dengan tindak pidana dipastikan itu harus didasarkan fakta opini-opini yang tidak memiliki arti dalam hukum. "Makanya dari itu, yang idealnya adalah KPK mempercepat penyelidikan, tinggal satu kok KPK, yang kurang kerugian keuangan negara semuanya sudah ada kok, sudah lengkap, kalau bicara perkara ini tinggal dipinggir jurang, didorong aja jatuh," jelas Prof Romli dalam Webinar Kajian Hukum Forum Diskusi Wartawan Metropolitan "Formula E: Membongkar Pengadilan Opini, Membedah Fakta Pidana, Kamis (13/10). Meski KPK lambat mengusut kasus ini, namun Prof Romli, menekankan agar kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan agar statusnya lebih jelas. "Mohon maaf aja nih, harus lebih cepat KPK mengumumkan naik ke sidik lebih baik, itu lebih jelas kalau naik sidikkan statusnya lebih jelas, kalau lidik belum jelas," tegasnya. Namun demikian, Prof Romli mengakui terdapat kesulitan di lembaga antirasuah itu dalam mengusut kasus dugaan korupsi Formula E itu karena ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menghalang-halangi. "Yang tampaknya kesulitan, ini masalah didalam KPK ini, saya beritahu saja, ada penyelidik-penyelidik KPK yang juga bekas mantan anak buah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto," ungkapnya. "Apa mungkin nggak, yang koran tempo beberkan itu hasil kongkalikong mereka -mereka dengan BW dan Samad, BW kemarin bilang "bisik-bisik" nggak lah. Bukan bisik bisik terang-terangan pasti, ada permintaan," sambungnya. Untuk itu, Prof Romli meminta KPK agar menyingkirkan mereka. "Jadi itu masalah di KPK itu, terus terang aja saya buka. Makanya saya lebih cenderung agar KPK ini menyingkirkan semua mantan-mantan yang lama disitu kan menjadi turi, terus terang saja," ungkapnya. Untuk itu, Prof Romli kembali menegaskan bahwa singganya kasus dugaan korupsi Formula E ini telah memenuhi perbuatan melawan hukum (PMH). "Sudah jelas, kalau dia pejabat penyalahgunaan wewenang jelas, tinggal pilih KPK, mau pakai pasal 2 atau pasal 3. Kalau dia pejabat negara yang dipakai ya pasal 3, adapun yang teman-temannya, yang aleh-aleh yang Jakpro dan sebagainya ya pasal 2, bisa korporasinya," ungkapnya. Karena, menurut dia, bukan masalah Anies Baswedan yang terima uang (gratifikasi), tetapi kalau masalah kerugian negara yang akan dicari dan ketemu bukan pasal masalah suap tapi Tipikor pasal 2 atau 3. Selain itu, Guru Besar Hukum dari Universitas Padjadjaran ini mengatakan, kalau dirinya juga melihat adanya kejanggalan dalam laporan Inspektorat Pemda DKI yang berbeda dengan kronologis yang dibuat oleh KPK berdasarkan keterangan sejumlah saksi. "Laporan inspektorat Pemda DKI soal Formula E saya terima kemarin, menutup-nutupi, inspektorat juga itu juga ga benar, menutup-nutupi temuan, atau jangan jangan dia ga ngerti lagi kasus nya. Saya sudah baca laporan inspektorat di saya bandingkan dengan kronologis dari KPK banyak yang ga masuk," jelasnya. Di dalam hukum, Romli menyatakan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus didasari dengan fakta. Bukan opini atau katanya-katanya alias testomonium de auditum. “Dan saya yakin yang di luar ini banyak yang tidak tahu faktanya,” demikian Romli. Diketahui, dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Metropolitan ini, selain Prof Romli Atmasasmita juga menghadirkan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Salestinus, Guru Besar Hukum Universitas Pancasila, Profesor Agus Surono dan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto. (Aan)  

Topik:

KPK Anies Baswedan Jakpro korupsi formula e Inspektorat DKI Jakarta Prof Romli Atmasasmita

Berita Sebelumnya

Mahfud Sebut di Era Reformasi 24 Hakim Masuk Penjara dan Manfaatkan Independensi

Berita Selanjutnya

Soal Penangkapan Bambang Tri Mulyono, Ini Kata Polri

Berita Terkait

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

4 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

4 jam yang lalu

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Hakim, Asep Iwan Irawan (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mantan Hakim Ini Lebih Yakin Kejagung daripada KPK Bongkar "Permainan" Audit BPK

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Kooperatif! KPK Geram dengan Biro Travel Tanto Sri Hartanto Absen Pemeriksaan Korupsi Kuota Haji

18 jam yang lalu

Hukum
Tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Menas Erwin Djohansyah (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Mantan Direktur PT Wahana Adyawarna itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka usai ditahan KPK terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (25/9/2025)

Dirut Wahana Adyawarna Menas Erwin Diduga Beli Rumah Faryd Pakai Uang Korupsi

22 jam yang lalu