Menyongsong Tahun Politik, JAM Intelijen Pastikan Tak Ada Tindakan Tercela Pegawai Kejaksaan

Rizky Amin

Diperbarui 28 April 2023 14:43 WIB

Menyongsong Tahun Politik, JAM Intelijen Pastikan Tak Ada Tindakan Tercela Pegawai Kejaksaan

Jakarta, MI - Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Amir Yanto melakukan diskusi ringan dengan Tim Media Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, di ruang kerja Jaksa Agung Muda Intelijen, Jum'at (28/4). Diskusi diawali dengan topik mengenai mudik lebaran dimana JAM Intelijen Amir Yanto menyampaikan bahwa dirinya merupakan salah satu bagian pemudik untuk bisa berkumpul dengan keluarga di Boyolali. "Mudik singkat hanya empat hari saja dan langsung kembali ke Jakarta untuk menghindari arus balik," kata Amir. Selanjutnya terkait dengan tugas dan fungsi, Amir membahas mengenai penegakan hukum di seluruh Indonesia. Menurutnya, upaya deteksi dini (early warning) harus terus ditingkatkan, khususnya terhadap hal-hal yang dapat menurunkan citra Kejaksaan seperti tindakan indispliner dan tercela. Amir menuturkan Kejaksaan memiliki Satgas 53 yang bertugas untuk menertibkan dan memastikan tidak ada tindakan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan di tengah masyarakat. Hal yang paling penting adalah memberikan pengamanan dan penggalangan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaaan seperti penyidikan tindak pidana korupsi, penanganan perkara yang menarik perhatian publik, termasuk juga kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara. Selain itu, jajaran Intelijen juga harus memberikan masukan terkait AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) yang mungkin akan dialami dalam proses tersebut termasuk dampak hukum. Terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu), hal yang paling penting dan menjadi perhatian adalah menjaga netralitas jajaran Kejaksaan apalagi sebagai Aparat Penegak Hukum dan tergabung dalam Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pemilu). "Jajaran Intelijen sudah membentuk posko-posko Pemilu baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri sampai Cabang Kejaksaan Negeri, dengan maksud sebagai tempat sosialisasi proses pentahapan Pemilu, menerima informasi, pengaduan," ungkapnya. "Dan pelaporan tentang adanya peristiwa yang mengarah ke tindak pidana yang dapat mengganggu proses pentahapan Pemilu sehingga pimpinan dapat mendapatkan informasi secara cepat, tepat dan akurat," sambungnya. Amir juga menyampaikan Kejaksaan adalah supporting bagi bidang lain dalam hal pemberian informasi yang sudah ditelaah dan analisa secara intelijen yustisial, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya aspek hukumnya saja. Diskusi ringan ditutup dengan imbauan agar jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun daerah untuk lebih hati-hati dalam media sosial khususnya terkait dengan Pemilu. Jangan sampai ada hal yang menjadikan kita sebagai Aparat Penegak Hukum menjadi tidak netral. "Kalau hal itu terjadi, saya pastikan akan ada sanksi yang tegas dari pimpinan," tutup Amir.

Topik:

pemilu Kejaksaan Agung Pemilihan Umum JAM Intelijen

Menyongsong Tahun Politik, JAM Intelijen Pastikan Tak Ada Tindakan Tercela Pegawai Kejaksaan

Berita Sebelumnya

Pangdam Hasanuddin Bakal Tindak Tegas Oknum yang Terlibat dalam Penyerangan Polres Jeneponto

Berita Selanjutnya

Rekening Istri AKBP Achiruddin Juga Diblokir PPATK

Berita Terkait

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem di Kasus Chromebook, Status Tersangka Tetap Sah!

Kejagung Dalami Keterangan Petinggi Google Indonesia terkait Kasus Chromebook

Kementerian PU dan Kejagung Bersinergi Tingkatkan Pengawasan Program Prioritas Pemerintah dan Strategis Bidang Infrastruktur

Padahal Sudah tak Ada Pemilu, Kok Anggaran KPU Capai Rp3,5 T?

Belum Tentukan Sikap, Demokrat Masih Kaji Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Surya Paloh Minta DPR Panggil MK Terkait Putusan Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K