Sidang Korupsi GPON, Hadirkan Dirut PT Jakpro dan Manager Bisnis PT JIP

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 2 Mei 2023 21:23 WIB
Jakarta, MI - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menggelar sidang lanjutan terdakwa Christman Desanto dan Ario Pramadi dengan agenda pemeriksaan 2 saksi dalam kasus dugaan dugaan korupsi dan TPPU pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur Gigabit Passive Optical Network (GPON) oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) pada 2017-2018, Selasa (2/5). Dua saksi itu adalah Direktur Utama PT. Jakpro, Satya Heragandhi dan Manager Bisnis PT. JIP, Komara. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, mengatakan bahwa saksi Satya Heragandhi dalam sidang itu menyampaikan bahwa dirinya memperoleh laporan hasil studi kelayakan (feasibility study) terkait proyek GPON dari Direktur Utama PT. JIP yang disampaikan melalui Direktur Keuangan PT. Jakpro (Lim Lay Ming). Hasil studi kelayakan (feasibility study) tersebut memuat data-data rasio keuangan yang menyatakan proyek GPON layak dilakukan sehingga usulan pinjaman PT. JIP kepada PT. Jakpro pada 2017, diproses lebih lanjut sampai dengan persetujuan direksi dan komisaris, serta pencairan. "Saksi tidak mengetahui pada faktanya pekerjaan disubkontrakan oleh PT. JIP dan hal tersebut melanggar aturan, terlebih pekerjaan tidak masuk dalam RKAP PT. JIP maupun PT. Jakpro," ungkap Ketut. "Setiap tahun sejak 2015 s/d 2018, dilakukan konsolidasi laporan keuangan dan selalu dilaporkan PT. JIP seolah-olah dalam posisi untung," tambah Ketut. Sementara itu, Komara menyampaikan PT. JIP pada 2015 s/d 2018 mendapatkan kontrak pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi/tower dari PT TGM, PT TSM, PT MITRATEL, dan PT M2S berupa pekerjaan site acquisition (SITAC) dan civil mechanical electrical (CME), SACME dan pra site acquisition (PRASITAC). Informasi tersebut, lanjut Ketut, diperoleh dari terdakwa Christman Desanto pada saat rapat umum mingguan atau bulanan yang dilaksanakan secara rutin di perusahaan, termasuk membahas terkait dengan project telekomunikasi yang dipimpin oleh terdakwa Christman Desanto. "Berdasarkan hasil rapat tersebut, dilakukan pembentukan tim pelaksana proyek menara telekomunikasi tersebut, dan pada faktanya semua pekerjaan menara dan GPON disubkontrakan karena PT. JIP tidak berpengalaman atau tidak memiliki kemampuan pembangunannya untuk pihak lain," jelas Ketut. "Dari 74 gedung, hanya 6 gedung yang dipasang GPON dan pada intinya tak semua pekerjaan tidak terealisasi," imbuh Ketut. Persidangan ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada Kamis 04 Mei 2023 dengan agenda pemeriksaan ahli. #Korupsi GPON #Korupsi GPON

Topik:

Kejagung Korupsi GPON

Berita Sebelumnya

Dito Mahendra Jadi DPO Bareskrim Polri

Berita Selanjutnya

AKBP Achiruddin Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan

Berita Terkait

Hukum
Mohammad Riza Chalid (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Kembali Sita Rumah Mewah Riza Chalid

10 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Periksa Lagi Sales Direktor ASABA 'FW" terkait Korupsi Chromebook Rp 1,98 T

18 Oktober 2025 20:00 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Kejagung Telusuri Aset Para Tersangka di Kasus Chromebook

18 Oktober 2025 14:44 WIB

Hukum
Jaksa Iwan Ginting (Foto: Dok MI/Istimewa)

Iwan Ginting Dicopot dari Jabatan Kasubdit di Jamintel Kejagung, Bagiamana Status Hukumnya di Kasus Jaksa Azam?

17 Oktober 2025 23:57 WIB

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Dishut Sultra) di Jalan Tebaununggu, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Kamis (16/10/2025)

Kejagung Angkut Berkas Kasus Tambang Usai Geledah Kantor Dishut Sultra

16 Oktober 2025 17:18 WIB

Hukum
Mantan Kajari Jakbar Hendri Antoro (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejagung Disebut Tutupi Keterlibatan Eks Kajari Jakbar di Kasus Jaksa Azam, Komjak Dimana?

16 Oktober 2025 14:30 WIB