Tangkap Bupati Nias Barat, Diduga Pembangunan RS dan Trotoar Sarat Korupsi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 27 Mei 2023 14:22 WIB
Jakarta, MI - Gerakan Masyarakat Peduli Nias Barat (GEMPAR) menggelar aksi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/5), guna menyampaikan aspirasi. Ratusan massa yang datang menyampaikan dukungan sekaligus meminta KPK segera menangkap dan memproses secara hukum Bupati Nias Barat dalam kasus dugaan keterlibatan pada Pembangunan Rumah Sakit Pratama Lologolu senilai Rp 43 miliar. Koordinator Lapangan, Atoni Waruwu, mengatakan Bupati Nias Barat diduga melaksanakan pembangunan rumah sakit pratama Lologolu Nias Barat tanpa studi kelayakan. "Dugaan kuat bahwa Bupati sengaja memaksakan pembangunan itu tanpa ada studi kelayakan. Buktinya daerah tersebut daerah rawan longsor," ucapnya. Dilanjutkannya, pada pelaksanaan pembangunannya disinyalir sebagai sarat KKN karena keterlibatan keluarga Bupati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). "Ada aroma KKN pada proyek besar ini. KPA nya menantu Bupati sendiri yang juga kebetulan Sekdis Kesehatan Kabupaten Nias Barat sedangkan PPKnya kawan dekat menantu Bupati,"ujarnya. Hal senada dituturkan Soziduhu Gulo dalam orasinya bahwa Pembangunan RS Pratama baru tersebut berpotensi melanggar Permenkes RI. "Jarak RS baru itu dengan Rumah Sakit Pratama sebelumnya tidak sampai 3 Jam (45 menit). Sedangkan pada permenkes no 3 Tahun 2022 jarak pembangunan disebut 3 jam," jelasnya. Kemudian progres pekerjaan, lanjutnya diduga sengaja direkayasa untuk memuluskan pencairan pembayaran kepada rekanan. "Dugaan kuat kita terjadi rekayasa progres yang berpengaruh pada pembayaran. Salah satu buktinya adalah data PPK berbeda dengan data konsultan pengawas," lanjutnya. Massa aksi meminta KPK menangkap Bupati Nias Barat karena diduga diam melihat kejanggalan di RS Pratama dan Trotoar, membasmi korupsi di Nias Barat, menyelamatkan uang dan Aset Negara di Kabupaten Nias Barat. Informasi yang diperoleh, Pembangunan Rumah Sakit Pratama Lologolu senilai 43 Miliar dikerjakan kontraktor PT. Peduli Bangsa dan Konsultan Supervisi CV. Khalimal Consultant dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender kerja, mulai 5 Juli sampai 31 Desember 2022. Namun, hingga berakhirnya masa pelaksanaan pembangunan rumah sakit itu belum selesai, pekerjaannya diperpanjang melalui addendum 03 surat perjanjian (kontrak) selama 60 hari kalender. Berakhir 2 Maret 2023. Setelah perpanjangan 60 Hari tak kunjung selesai, hingga berakhir bulan April 2023 pekerjaan Rumah Sakit Pratama Lologolu belum selesai juga. Usai massa aksi menyampaikan pernyataan sikap, mereka membubarkan diri dengan aman dan tertib.

Topik:

KPK Korupsi GEMPAR Bupati Nias Barat

Berita Sebelumnya

Pengacara Minta Shane Lukas Tidak Ditahan Satu Sel dengan Mario Dandy Satriyo

Berita Selanjutnya

Fahri Bachmid Sebut Putusan MK Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Problematis dan Multi Tafsir

Berita Terkait

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

17 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

1 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

3 jam yang lalu

Hukum
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Ist)

Pukat UGM Desak KPK Audit Menyeluruh Proyek Kereta Cepat Whoosh

8 jam yang lalu

Politik
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Legislator PKB Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Beri Sinyal Usut Penggunaan Jet Pribadi oleh KPU

9 jam yang lalu