Sejumlah Kendala Pengusutan TPPU Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 12 September 2023 14:13 WIB
Jakarta, MI - Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut ada sejumlah kendala yang dihadapi Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) dalam mengusut transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Mahfud, kendala itu antara lain dokumen yang dilaporkan tidak ditemukan dokumen aslinya, penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur, dan tindak lanjut pemeriksaan yang tidak menyasar ke ranah pidana. "Dokumen dilaporkan tidak ada atau tidak ditemukan. Yang kedua, dokumen tidak autentik, kadang kala hanya berupa fotokopi atau diambil dari Google sehingga ini diduga palsu," ujar Mahfud MD kepada wartawan, Senin (11/9). Ketiga, lanjut Mahfud, ada beberapa instansi yang tidak mematuhi instrumen teknis saat mereka menindaklanjuti laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). "Banyak yang tidak mematuhi instrumen teknis yang disediakan oleh internasional mengenai tindak pidana pencucian uang," lanjutnya. Mahfud menuturkan, ada beberapa kasus yang melibatkan diskresi pejabat berwenang. Terkait dengan diskresi, menurut dia, sebetulnya secara hukum itu dapat dibenarkan selama ada manfaatnya. "Yang sering menjadi tempat sembunyi ini, dibilang ada diskresi untuk tidak dilanjutkan. Nah, ini yang akan kami cek, siapa yang memberi diskresi? Apa alasannya? Hukum itu ada kepastian, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Akan tetapi, yang mau kami selidiki apa betul, siapa yang minta diskresi ini, dan apa alasannya. Nah, ini belum bisa dibuka sekarang," bebernya. Sering kali, lanjut dia, ada yang mengatakan bahwa diskresi itu karena perintah atasan. Namun, saat dikonfirmasi, perintah itu ternyata tidak pernah diberikan. "Terkadang orang pinjam nama orang. Ya, ini apa betul, apa enggak, begitu nanti kami cari," tandasnya. Dalam waktu sebulan setelah dibentuk, Satgas TPPU menetapkan 18 laporan sebagai prioritas diperiksa karena nilainya yang signifikan mencapai 80 persen dari total transaksi atau Rp281,6 triliun. Dari 18 laporan, sebanyak 10 di antaranya telah diserahkan PPATK ke Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sementara itu, delapan laporan lainnya telah diserahkan PPATK ke kepolisian dan kejaksaan. (An) #TPPU Rp 349 Triliun

Topik:

Mahfud MD kemenkeu Satgas TPPU TPPU Rp 349 Triliun

Berita Sebelumnya

Website Rumah Produksi Film Porno di Jaksel Diblokir

Berita Selanjutnya

Driver Istri Gubernur NTB Tersangka, Ini Kasusnya

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

20 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

18 Oktober 2025 18:45 WIB

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

18 Oktober 2025 11:51 WIB

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Dugaan Korupsi IKN, KPK Siap Usut!

17 Oktober 2025 19:00 WIB

Hukum
Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Bakal "Tabrak" Siapa?

17 Oktober 2025 02:32 WIB

Hukum
Sejumlah petugas mengamati replika Kereta Cepat di Casting Yard 1 KM 26 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Tunggu Laporan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh Usai Dibongkar Mahfud Md

16 Oktober 2025 22:07 WIB