Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

Jakarta, MI - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bisa langsung mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh tanpa harus menunggu laporan resmi dari dia.

"Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor tentang dugaan mark up Whoosh. Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa juga memanggil sumber info untuk dimintai keterangan," tulis Mahfud MD dalam akun X-nya dikutip Monitorindonesia.com pada Sabtu (18/10/2025).

Laporan, tambah Mahfud MD hanya diperlukan jika ada peristiwa yang tidak diketahui oleh aparat penegak hukum (APH) sehingga perlu ada yang melaporkan, misalnya penemuan mayat. 

"Tapi kalau ada berita ada pembunuhan maka APH harus langsung bertindak menyelidiki tak perlu menunggu laporan," jelasnya.

KPK keliru

Mahfud juga menyebut KPK sudah keliru dengan memintanya untuk membuat laporan. 

Sebab, Mahfud mengaku jika dirinya bukan yang pertama kali mengungkap adanya dugaan korupsi Kereta Whoosh.

"Dalam kaitan dengan permintaan agar saya membuat laporan, ini kekeliruan yang kedua dari KPK. Yang berbicara soal kemelut Whoosh itu sumber awalnya bukan saya," ungkapnya.

Mahfud juga mengaku jika dirinya hanya menanggapi sebuah tayangan talkshow di salah satu stasiun TV yang membahas masalah dugaan korupsi kereta Whoosh. Isu dibahas oleh Mahfud melalui siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya.

"Seperti saya sebut di podcast TERUS TERANG yg awalnya menyiarkan itu adl NusantaraTV dalam rubrik "Prime Dialog" edisi 13 Oktober 2025 dengan narsum Agus Pambagyo dan Antony Budiawan."

"Semua yang saya sampaikan sumbernya adalah NusantaraTV, Antony Budiawan, dan Agus Pambagyo yg disiarkan secara sah dan terbuka," timpalnya.

"Saya percaya kepada ketiganya maka saya bahas secara terbuka di podcast TERUS TERANG," katanya lagi.

Menurutnya, alasan KPK memintanya membuat laporan adalah salah alamat. 

Namun, Mahfud mengaku siap jika KPK hendak meminta keterangannya seputar kasus dugaan korupsi kereta Whoosh yang disebut pertama kali diungkap dalam sebuah talkshow TV.

"Jadi jika memang berminat menyelidiki Whoosh KPK tak usah menunggu laporan dari saya. Panggil saja saya dan saya akan tunjukkan siaran dari Nusantara TV tersebut."

"Setelah itu panggil NusantaraTV, Antoni Budiawan dan Agus Pambagyo untuk menjelaskan. Bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan," sambungnya.

Mahfud pun kembali merasa heran dengan KPK karena tidak mengetahui jika soal kasus dugaan korupsi Whoosh sudah ramai dibahas di televisi.

"Tapi aneh jika lembaga sebesar KPK tidak tahu bahwa Nusantara TV sudah menyiarkan masalah tersebut, sebelum saya membahas di podcast TERUS TERANG. Terlebih hal itu sdh saya sebutkan juga. Coba lihat lagi," demikian Mahfud MD.

Ditantang KPK

Sebelumnya, Mahfud MD ditantang KPK untuk membuat laporan resmmi soal korupsi dalam proyek Kererta Cepat, Whoosh. 

Tantangan ini merupakan respons langsung atas pernyataan Mahfud MD yang sebelumnya menyebut adanya penyelewengan anggaran berupa mark-up dalam mega proyek tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pintu pengaduan KPK selalu terbuka.

"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Budi menjelaskan, laporan resmi yang disertai data awal sangat krusial agar KPK memiliki dasar untuk bergerak.

Tanpa itu, Budi menegaskan bahwa pernyataan di ruang publik hanya akan menjadi isu tanpa tindak lanjut hukum.

“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” tukasnya.

Dugaan mark up kereta cepat 

Melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada Senin (14/10/2025), Mahfud mengungkapkan adanya selisih mencolok antara biaya pembangunan per kilometer jalur kereta cepat di Indonesia dengan di China.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” jelas Mahfud.

Pernyataan tersebut sontak memicu diskusi publik luas mengenai transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana negara dalam proyek transportasi terbesar di era modern Indonesia itu.

Mahfud menyebut bahwa perbedaan angka tersebut harus dikaji secara serius oleh lembaga audit negara, karena melibatkan nilai investasi raksasa yang bersumber dari pembiayaan negara dan pinjaman luar negeri.

Mahfud juga menyoroti bahwa tidak semua biaya tambahan dapat dibenarkan hanya dengan alasan perbedaan geografis atau biaya tanah. 

Dia menegaskan, jika benar terdapat pembengkakan biaya yang tidak wajar, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai penyimpangan dalam perencanaan proyek strategis nasional.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap hal-hal seperti ini. Negara harus berani membuka semua data agar publik tahu ke mana uang itu mengalir,” tegas Mahfud.

Sebagai proyek yang digadang-gadang menjadi ikon kemajuan infrastruktur Indonesia, Kereta Cepat Whoosh sebelumnya telah menelan biaya lebih dari Rp113 triliun. 

Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), hasil kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia dengan perusahaan China Railway Group Limited.

Namun, sejak awal, proyek tersebut tak lepas dari kontroversi — mulai dari pembengkakan biaya, keterlambatan penyelesaian, hingga persoalan pembebasan lahan dan utang kepada pihak asing.

Kini, dengan pernyataan Mahfud MD, publik kembali menuntut audit independen dan penyelidikan komprehensif terhadap rincian keuangan proyek yang diklaim menjadi kebanggaan nasional itu.

Langkah Mahfud MD membuka data ini adalah bentuk keberanian moral dalam menjaga integritas keuangan negara.

Sementara sejumlah anggota DPR dari komisi terkait telah menyuarakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Jika dugaan mark up ini terbukti, maka kasus tersebut berpotensi menjadi skandal infrastruktur terbesar pascareformasi, yang bisa mengguncang kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek strategis nasional.