Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Dugaan Korupsi IKN, KPK Siap Usut!

Jakarta, MI - Setelah dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, mantan Menko Polhukam Mahfud MD kini membongkar  dugaan korupsi pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) era mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Mahfud MD, dalam proyek IKN ini, berpotensi besar telah terjadi masalah hukum atau pelanggaran pidana. Maka dari itu, Mahfud MD berharap Presiden Prabowo menyelesaikan masalah hukum dalam dua kasus itu, agar tidak lagi ada preseden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin berikutnya.

"Sekarang kita berharap Whoosh ini di backup habis Prabowo, bahwa itu tidak boleh dibayar dengan APBN. Kemudian ada penyelesaian hukum, tentu saja termasuk tentang IKN," kata Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official dinukil Monitorindonesia.com, Jumat (17/10/2025).

Menurut Mahfud MD, proyek IKN prosesnya nyaris sama dengan Whoosh. "IKN itu kan prosesnya sama dengan Whoosh," katanya.

Mahfud MD lalu menjelaskan alasan IKN berpotensi telah terjadi pelanggaran pidana di sana. "Keputusannya iya, lewat undang-undang, sudah. Tapi mulanya kan kita tahu bahwa IKN itu tidak ada APBN. Itu semua dari swasta, dari investor," jelas Mahdfud.

Namun setelah proyek IKN berjalan, nyatanta tidak ada satupun investor yang masuk. "Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen. Nah, ini APBN sudah habis yang dijatahkan. Ini kan sama ini, bermasalah ketika dan janji-janji investor yang katanya sudah banyak, sudah antre," jelas Mahfud.

Sesudah itu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia muncul di DPR. "Waktu itu, sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar. Kan gitu yang di DPR waktu itu, kata Bahlil," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, Prabowo agar menyelesaikan hal ini, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya tapi agar problem prosedural tidak terjadi lagi.

"Karena ketika berjalan menggunakan dana APBN. Dulu kan memang katanya gak ada APBN, karena ini banyak investor. Nah ini supaya juga dari sekarang Pak Prabowo menyelesaikan, bukan untuk bermusuhan, bukan untuk menyalahkan pemerintah sebelumnya," kata Mahfud.

Sebab menurutnya pemerintah sebelumnya harus dihormati. "Tapi, agar problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu, supaya diungkap. Agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah," ungkap Mahfud.

Sebelumnya dalam RAPBN 2026 memastikan alokasi anggaran untuk IKN telah disampaikan ke Parlemen. Dalam RAPBN tersebut, yang dikutip dari laman bloombergtechnoz.com, menyebutkan pemerintah setidaknya mengalokasikan total anggaran untuk infrastruktur IKN mencapai Rp15,87 triliun. 

Hal itu meliputi anggaran ke Otorita IKN (OIKN) senilai Rp6,3 triliun dan alokasi pembangunan jalan tol dan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp9,60 triliun. Alokasi tersebut, salah satunya ditujukan untuk mendanai 12 PSN jalan tol di IKN 15,11 juta meter persegi (m2).

"Pengalokasian dana pengadaan tanah PSN melalui LMAN juga akan memberikan manfaat berupa kepastian bagi berbagai pihak," tulis dokumen tersebut.

Secara total, negara sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBN untuk pembangunan IKN mencapai hampir Rp90 triliun, atau tepatnya senilai Rp89 triliun guna membangun jalan tol menuju IKN, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, dan kantor pemerintahan.

Di sisi lain, OIKN sebelumnya juga telah meminta anggaran hingga Rp21,1 triliun di tahun 2026. Usulan tersebut juga  telah disampaikan secara resmi kepada Menkeu RI Sri Mulyani melalui Surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 tertanggal 4 Juli 2025 lalu.

Anggaran terbagi menjadi dua, pertama merupakan anggaran pagu indikatif IKN sebesar Rp5,05 triliunm dan kedua anggaran pembangunan IKN tahap II yang mencapai Rp16,13 triliun di tahun 2026 saja.

Dalam jangka panjang, Otorita IKN memaparkan jika hingga tahun 2028 mendatang, IKN membutuhkan pendanaan hingga Rp48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua IKN.

Dugaan korupsi kereta cepat Whoosh

Mahfud MD mengaku mencium adanya indikasi pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh.

Menurut Mahfud MD, diduga ada mark-up anggaran beberapa kali lipat dalam pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh di era pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Namun hal ini katanya harus diselidiki lebih jauh, untuk mendeteksi kemana uangnya dilarikan dan dinikmati siapa saja.

Dugaan itu, katanya diperkuat lagi dari pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengkonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.

"Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau 5 tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung," kata Mahfud MD dalam channel YouTube Mahfud MD Official miliknya.

"Dugaan mark upnya gini. Itu harus diperiksa, ini uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" tanya Mahfud MD.

Menurut Mahfud dugaan mark-up anggaran sampai 3 kali lipat, terbilang cukup fantastis. "Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini," kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan utang yang sangat besar akibat proyek Whoosh ini dan belakangan mencuat saat Menteri Keuangan Purbaya enggan membayar menggunakan APBN, sejak awal sudah diprediksi pakar dan diungkapkan ke pemerintah. Karenanya sangat aneh dan menjadi janggal, proyek ini tetap dilakukan namun memberatkan pihak Indonesia.

"Sangat aneh karena ini merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," jelas Mahfud MD.

Menurut Mahfud kalau melihat periode waktunya atau termnya, pembayaran utang itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun ke depan. Untuk itu Mahfud MD mengusulkan selain Menkeu Purbaya mencari jalan lain dalam membayar utang proyek ini, agar bukan  berasal dari APBN.

"Selain itu negara harus menyelesaikan secara hukum. Hukum pidananya bisa ada, kalau itu betul di-mark up," kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan pengamat ekonomi dan kebijakan publik Antoni Budiawan, juga sempat menyatakan soal besaran anggaran yang janggal ini.

"Antoni Budiman bilang di Cina itu harganya dulunya hanya Sebesar 17 sampai 18 US dolar per kilometer. Sekarang jadi 53 juta US dolar. Nah, ini harus diselidiki. Kalau benar itu terjadi, maka itu pidana dan pelakunya harus dicari. Tapi juga ada perdatanya nantinya," kata Mahfud MD.

Masalah perdata menurutnya akan melihat hubungan antara yang bersangkutan dalam menggunakan uang negara. Karenanya Mahfud MD berharap Presiden Prabowo Subianto memback-up para penegak hukum yang mendalami dan menyelidiki dugaan mark-up proyek kereta cepat Whoosh ini.

"Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah, ya sudah lewat kita maafkan. Itu kan selalu terjadi begitu, dari waktu ke waktu. Padahal ini lebih gila lagi ini ya. Sehingga menurut saya soal Whoosh, saya acungi jempol Pak Purbaya, jalan terus," jelas Mahfud MD.

Dukung keputusan Purbaya

Mahfud MD juga mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh Rp 116 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menegaskan, tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis.  "Saya mendukung Purbaya dalam hal ini. Jadi begini, ini masalahnya yang harus dicari secara hukum," kata Mahfud MD.

Tapi juga harus diberi kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menjelaskan. "Karena bagaimanapun pemerintah waktu itu punya alasan-alasan sendiri, itu pelaku-pelakunya kan sekarang masih ada semua, untuk diurai agar bangsa ini selamat," katanya.

Mahfud MD juga mengaitkan pengungkapan kasus ini dengan komitmen Presiden Prabowo untuk membuka kasus-kasus yang dianggap punya potensi korupsi atau pernah terjadi korupsi. "Nah, di sini saya melihat karakter Purbaya dan Pak Prabowo nih sama-sama keras ya. Sama-sama tegas untuk melawan korupsi. Tapi Pak Prabowo mulainya agak merangkak gitu karena tidak mudah kan," kata Mahfud.

Di mana dulu, katanya, di awal Prabowo hanya pidato saja. "Tapi dia sudah mulai sekarang. Dimulai dari misalnya penetapan Reza Khalid sebagai tersangka dan buron," jelasnya.

Padahal, menurut Mahfud, selama puluhan tahun Reza Khalid tidak bisa disentuh. "Sekarang dia sudah menjadi tersangka, terlepas dari apakah nanti Kejaksaan Agung bisa mencari atau tidak. Itu kan Prabowo sudah mulai. Bagus dari Pak Prabowo," kata Mahfud.

Yang kedua, seminggu lalu Prabowo melakukan eksekusi atas korupsi timah di Bangka Belitung. "Korupsi Rp 300 triliun. Langsung disita sendiri oleh beliau, diambil sendiri yang Rp 6 triliun dulu. Itu artinya merangkak kan," kata Mahfud.

Kemudian tambah Mahfud, sepekan lalu pemerintah juga menghapus PIK 2 dari daftar proyek strategis nasional. "Oleh sebab itu pengelolanya gak bisa lagi dilakukan penguasaan hak, tetapi bisa pengusahaan dan itu sudah dilepaskan. Artinya program yang selama ini dikelola oleh maaf Aguan itu dilepas sekarang," kata Mahfud.

Menurutnya Prabowo melangkah mencari penyelesaian agar kedaulatan kita tidak terjajah oleh Cina sekaligus melakukan penyelesaian hukum tanpa pandang bulu. 

KPK siap usut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang diungkap Mahfud MD itu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo meminta kepada masyarakat melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti.

"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silahkan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat," kata Budi, dikutip Jumat (17/10/2025).

Budi menjelaskan, setiap laporan harus dilengkapi data awalan sehingga dalam proses kajian serta verifikasi menjadi lebih presisi. Setiap laporan akan dianalisis oleh tim KPK untuk mengetahui apakah perkara yang diajukan termasuk unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.

Begitupun tindakan yang diambil KPK dapat berupa penindakan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi kepada pihak-pihak terkait. "Apakah kemudian nanti masuk ke ranah penindakan, pencegahan, pendidikan atau koordinasi dan supervisi yang kemudian bisa juga dilimpahkan kepada satuan pengawas di internal untuk perbaikan sistem atau tindak lanjut berikutnya," katanya.

Budi menyebut, terkait kerugian keuangan negara harus dihitung oleh auditor negara, seperti BPK atau BPKP.