KPK Tak Numpang Tenar
Jakarta, MI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango menegaskan bahwa, pertemuan dengan tiga calon presiden (capres) yang bertarung di pilpres 2024, bukan dalam rangka menumpang tren atau panjat sosial (pansos).
Menurutnya, penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (Paku Integritas) yang dihadiri capres-cawapres pada Pilpres 2024, juga bukan karena KPK sedang terpuruk.
"Dengan ini kami menyampaikan bahwa kegiatan pada malam hari ini bukanlah giat dadakan atau kegiatan ikut-ikutan, atau istilah trennya barang kali numpang tenar atau pansos. KPK pansos pada situasi lembaga yang sedang dalam musim tidak baik-baik saja, saat terpuruk, tergerus dari rasa kepercayaan masyarakat," kata Nawawi saat memberikan sambutan dalam acara Paku Integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/1).
Nawawi menjelaskan, Paku Integritas merupakan program kerja Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK selain program politik cerdas berintegritas. Ia menekankan, Paku Integritas telah lama dilaksanakan terhadap sejumlah penyelenggara negara.
"Mulai dari para menteri kabinet dengan pasangannya masing, para pejabat gubernur, wali kota, bupati termasuk pejabat-pejabat eselon satu dari berbagai kementerian/ lembaga telah diikutsertakan di dalam giat paku integritas ini," lanjut Nawawi.
Pun demikian, Nawawi berharap pemimpin negara ke depan dapat menguatkan kinerja KPK. Salah satunya dengan memilih lima orang Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas yang berintegritas.
"Kami minta agar presiden berkomitmen memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," kata Nawawi.
"Pilihan presiden atas kandidat pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang cakap, berintegritas dan teruji ini akan menunjukkan komitmen penguatan terhadap lembaga KPK," tambahnya. (wan)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
KPK Usut Dugaan Aliran Uang Rp 10 Miliar dan Rp 400 Juta per Bulan kepada Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono
1 jam yang lalu
KPK Telaah Klaim Fiktif BPJS Kesehatan Rp 35 M, Modus RS Ini Bikin Geleng-geleng!
4 jam yang lalu
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Dicecar KPK soal Aliran Dana Korupsi di PT Telkom
26 Juli 2024 21:40 WIB