Indonesia Makin Permisif ke Korupsi

 Jakarta, MI - Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat penurunan terjadi pada indeks perilaku antikorupsi (IPAK) 2024. Penurunan ini menjadi yang kedua berturut.

Berdasarkan data BPS, IPAK memiliki rentan 0 hingga 5. Masyarakat dianggap semakin memiliki pemahaman dan perilaku antikorupsi jika indeks semakin tinggi atau mendekati poin 5. Sedangkan, semakin rendah indeks justru mengindikasikan masyarakat semakin permisif atau toleran terhadap praktek korupsi.

"Tentunya untuk kita bisa memperbaiki ke depan. Budaya antikorupsi di Indonesia bisa terus ditingkatkan dengan cara edukasi dan sosialisasi," kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (15/7/2024).

IPAK 2024 tercatat turun 0,07 atau dari 3,92 menjadi 3,85 dibandingkan tahun lalu. Padahal, IPAK 2023 sendiri juga lebih rendah dari IPAK 2022 yang tercatat mencapai 3,93. 

Artinya, dalam dua tahun terakhir, masyarakat Indonesia nampaknya semakin toleran terhadap tindak korupsi yang terjadi di lingkungan keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Hal ini juga nampak pada dua indikator yang digunakan BPS yaitu dimensi persepsi yang turun 0,06 dari 3,82 menjadi 3,76. Demikian pula dengan dimensi pengalaman yang turun 0,07 dari 3,96 menjadi 3,89.

Pada dimensi persepsi, BPS mencatat terjadi penurunan tajam pada kesadaran dan pemahaman antikorupsi di sektor keluarga. Angka persepsi antikorupsi keluarga di Indonesia anjlok dari 4,09 menjadi 3,96 atau turun 0,13.

Hal yang sama pada persepsi publik terhadap semangat antikorupsi yang turun 0,12 atau dari 3,62 menjadi 3,50. Pemahaman dan perilaku antikorupsi juga turun pada persepsi komunitas namun tak sedalam dua lainnya yaitu turun 0,05 dari 4,07 menjadi 4,02.

Penurunan juga terjadi pada dua indikator pada dimensi pengalaman yang dialami masyarakat Indonesia. Pengalaman publik turun 0,04 dari 4,18 menjadi 4,14. Sedangkan pengalaman lainnya turun dalam dari 3,29 menjadi 3,12 atau anjlok 0,17. 

Capaian ini jauh dari target pemerintah yang mematok IPAK 2024 pada angka 4,14. Dalam lima tahun terakhir IPAK memang jauh dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

"Berdasarkan indeks yang sudah kami hitung, ini tentunya sebagian besar karena prespesi keluarga, komunitas, publik dan lainnya," kata Amalia.