Diduga Terlibat Korupsi Besar-besaran di Kaltim, Front Kaltim Menggugat Desak KPK Periksa Bani Mas'ud

Jakarta, MI - Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) Menggugat, menggelar aksi demontrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (2/8/2024).

Mereka menuntut KPK, untuk segera memeriksa dan menyelidiki keluarga Mas'ud atau Bani Mas'ud yang diduga terlibat korupsi menggurita di Kalimantan Timur (Kaltim). 

"Front Kaltim Menggugat mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Bani Mas'ud yang diduga terlibat kasus korupsi, demi keadilan dan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik," ujar Koordinator Front Kaltim Menggugat Fad Al Zihad di acara aksi tersebut.

Front Kaltim menggugat, kata Fad, menyoroti kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat di Kalimantan Timur.

Mereka juga memandang kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga tersebut bakal menghambat kemajuan provinsi Kalimantan Timur meski saat ini menjadi penyangga utama ibu kota Nusantara. 

"Bukan tanpa sebab, berdasarkan penulusuran Front Kaltim Menggugat menemukan ada satu klan keluarga yang memiliki jaringan politik sangat kuat di Kalimantan Timur namun memiliki dugaan rekam jejak kasus hukum," ungkap Fad.

Fad mencontohkan, klan politik Mas'ud bersaudara misalnya, Rudi Mas'ud merupakan anggota DPR RI dari dapil dan bakal calon Gubernur Kaltim Sementara kakaknya Hasanudin Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Pada saat yang bersamaan, kata Fad, dua saudaranya menjabat sebagai walikota Balikpapan yakni Rahmad Mas'ud, sedangkan Abdul Ghofur Mas'ud merupakan bupati Penajam Paser Utara yang telah terjaring OTT KPK dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas beberapa kasus korupsi yang didakwakan kepadanya dan hingga saat ini masih terus diadili untuk kasus lain.

Lebih lanjut, kata Fad, Hasanudin Mas'ud (HM) yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kaltim yang diduga guna memperkuat Bani Mas'ud, dia diduga melakukan kudeta terhadap H. Makmur HAPK yang merupakan ketua DPRD kaltim terdahulu yang saat ini telah menjadi kader Gerindra.

Hasanudin diduga ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi di bank Kaltimtara dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 240 miliar. HM juga diduga saat ini sedang berperkara dengan aparat hukum atas dugaan kasus cek kosong. 

"Sementara itu, RM (Rahmad Mas'ud) yang saat ini menjadi orang nomor satu di Balikpapan juga tidak luput dikaitkan dengan kasus hukum, saat ini pihaknya diduga sedang masuk dalam daftar pengembangan KPK terkait kasus kepala Satker BPJPN Kaltim yang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh KPK dan berbekal keterangan para saksi dan petunjuk awal yang mengarah pada keterlibatan RM," ungkap Fad.

Front Kaltim Menggugat, kata Fad, mensinyalir sosok RM (Rudi Masud) yang saat ini menjabat DPR RI dan calon gubenur Kaltim diduga menjadi pengendali dari klan Bani Mas'ud dalam kancah politik di Kaltim, termasuk diduga membackup beberapa persoalan yang dihadapi oleh sejumlah saudaranya tersebut. 

"RM juga dikaitkan dengan kasus terbakarnya kapal tanker milik PT BPG yang dimilikinya pada 2021 lalu yang hingga saat ini masih menunggu hasil investigasi," ungkap dia.

"Untuk itu Front Kaltim Menggugat menilai gurita dinasti politik di Kaltim harus dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh kasus hukum sehingga dinilai akan menghambat pembangunan di Kaltim secara umum," pungkas Fad.