Praperadilan 4 Tersangka Ditolak, KPK Tancap Gas Usut Korupsi ASDP

Jakarta, MI - Gugatan praperadilan empat tersangka kasus dugaan korupsi dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ditolak Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“KPK memenangkan seluruh gugatan pra-peradilan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses kerja sama usaha atau KSU dan akusisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry persero tahun 2019 sampai dengan tahun 2022,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (3/10/2024).

Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 4 tersangka itu adalah pemilik PT Jembatan Nusantara Adjie, dan lima petinggi ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan Muhammad Yusuf Hadi.

“Gugatan pra-peradilan diajukan oleh empat orang, tersangka antara lain Pra-peradilan nomor 80, 81, 82, dan 83/pid.pra/ 2024/pn.jkt.sel dari pihak swasta PT JN (Jembatan Nusantara) dalam perkara ini,” tegas Tessa.

KPK mengapresiasi sikap hakim yang menolak gugatan empat orang itu. Praperadilan tersebut mengesakan KPK tidak melakukan kesalahan dalam penanganan kasus ini.

“KPK menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim atas keputusan ini dan ini menunjukkan bahwa keputusan ini menguatkan aspek formil dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya,” beber Tessa.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK mengungkap adanya pembelian 53 kapal yang dilakukan ASDP Indonesia Ferry dari Jembatan Nusantara. Semuanya dibeli dalam kondisi bekas, padahal, dana yang disiapkan bisa untuk mendatangkan unit baru.

Proses akuisisi ini bukan cuma pembelian kapal bekas. ASDP Indonesia Ferry turut diberikan utang Jembatan Nusantara sebesar Rp600 miliar.

Perkara itu disidik sejak 11 Juli 2024. Para tersangka yang ditetapkan sudah masuk dalam daftar pencegahan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).