Korupsi Formula E, Gubernur Anies Diminta Kooperatif Penuhi Panggilan KPK

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 6 September 2022 15:56 WIB
Jakarta, MI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta kooperatif kepada tim penyelidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus Formula E Jakarta. Pemanggilan Anies pada Rabu besok di KPK sangat penting dalam rangka menelusuri dugaan adanya unsur pidana pada ajang Formula E. "KPK berharap pihak-pihak agar kooperatif supaya seluruh proses berjalan secara efektif dan efisien, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/9). Ali mengatakan, pemanggilan Anies sesuai dengan kebutuhan penyelidik. Menurutnya, proses ini sebagai salah satu langkah, agar KPK bisa mendapatkan gambaran awal dan utuh terkait dugaan peristiwa pidana di kasus Formula E. Sebelumnya, Anies membenarkan dirinya dipanggil KPK pada Rabu besok. Dia memastikan dirinya siap memenuhi pemanggilan tersebut. "Iya betul saya menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK pada hari Rabu tanggal 7 September pagi," kata Anies. Anies berjanji akan datang dan akan membantu untuk bisa membuat kasus Formula E menjadi lebih jelas. "Hanya memberi keterangan, gitu aja. Terkait Formula E. Hanya begitu saja," klaimnya. KPK berupaya membongkar kasus Formula E. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebagai saksi. Prasetyo mengungkapkan, pinjaman sebesar Rp 180 miliar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada Bank DKI untuk membayar commitment fee Formula E terjadi sebelum Perda APBD DKI disahkan. Bahkan, kata Prasetyo, pinjaman itu dilakukan saat proses pembahasan masih berjalan di Banggar DPRD DKI. "Mengenai Rp 180 miliar uang yang sebelum menjadi perda APBD sudah dikeluarkan melalui Bank DKI. Dispora, itu saja," ujarnya.[Lin]

Topik:

KPK Kasus Formula E formula E

Berita Sebelumnya

Gerakan Pemuda Islam Mengecam Keras Tindakan Represif Kepolisian pada Unras Kenaikan Harga BBM

Berita Selanjutnya

Prakiraan Cuaca BMKG: DKI Jakarta Rabu, 7 September 2022

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab

13 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Panggil Notaris/PPAT Sri Artati terkait Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M

13 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Panggil Eks Direktur Sanitarindo Tangsel Jaya Setya Shri, Bongkar Korupsi Tol Sumatra

13 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M, KPK Panggil 2 Eks Direktur Hutama Karya: Putut Ariwibowo dan Anis Anjayani

13 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Himbau Saksi terkait Kasus Kuota Haji Untuk Bersikap Kooperatif

14 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

KPK sebut Biro Travel Tak Punya Izin tapi Dapat Kuota Haji Khusus 2024

16 jam yang lalu