Dana BOP RA 2024 Rp 812, 1 Miliar Lebih, Tahap I Sudah Digelontorkan Rp 405,7 Miliar Sisanya Nyusul Rp 406,4 Miliar
Jakarta, MI - Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag), M Sidik Sisdiyanto, menjelaskan, tentang dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) Raudatul Athfal (RA) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Madrasah 2024 Tahap II akan segera dicairkan.
"Kita tengah bahas proses pencairan Tahap II BOP RA dan BOS Madrasah 2024. Kami upayakan ini bisa segera disalurkan," kata Sidik, dikutip dari laman Kemenag, Kamis (1/8/2024).
Dana BOP dan BOS kini ditunggu-tunggu pihak sekolah sasaran. Pasalnya, dana tersebut memuat biaya pendidikan, fasilitas, hingga gaji dari pengajar. Dalam rapat koordinasi dana BOP RA dan BOS Madrasah pada 29-31 Juli 2024, Sidik dan pihaknya juga mengevaluasi penyaluran BOP dan BOS pada tahap I. Pihaknya berharap penyaluran pada tahap II akan lebih baik.
Total Anggaran BOP RA dan BOS Madrasah tahun ajaran (TA) 2024, kata Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Papay Supriatna, memaparkan total anggaran BOP RA 2024 sebesar Rp 812.156.400.000. Pada tahap I, dana itu sudah digelontorkan Rp 405.712.500.000 (49,95%).
Kata Papay Supriatna, sisanya sebesar Rp 406.443.900.000 akan segera disalurkan pada tahap II. Total dana tersebut menyasar sebanyak 29.975 lembaga. "Untuk tahap II, anggaran sebesar Rp 406.443.900.000. Dari jumlah itu, ada Rp 89.246.787.000 atau 21,96%) statusnya masih terblokir automatic adjustment," lanjut Papay.
Sementara itu, total anggaran dana BOS Madrasah, jelas Papay, besarnya Rp 8.252.721.844.000. Jumlah tersebut akan diterima sebanyak 50.494 madrasah. "Total Penerima BOS TA 2024 sebanyak 50.494 Madrasah, meliputi total 24.496 MI, 17.182 MTs, dan 8.816 MA," ujar Papay.
Anggaran BOS sebesar Rp 4.122.235.750.000 telah disalurkan pada tahap I. Sisanya sebesar Rp 4.092.425.710.860 akan disalurkan pada tahap II.
Pembelanjaan BOS kini secara E-Purchasing.
Dalam mengoptimalkan penggunaan dana BOS, Sidik mengatakan pembelajaan nantinya harus dilakukan pihak sekolah secara e-purchasing atau online. Hal tersebut berlaku juga bagi madrasah swasta.
"Ketika e-purchasing diberlakukan sudah tidak bisa longgar dan tidak bisa menggeser anggaran dari yang sudah direncanakan. Pada akhirnya pengguna dana BOS pada madrasah baik negeri maupun swasta transparan, efisien, dan efektif serta akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Dengan langkah itu, diharapkan pemanfaatan dana bisa lebih transparan. Ia menyampaikan pihaknya ingin mengetahui kecenderungan madrasah belanja apa saja. "Temuan yang sering terulang agar dapat diminimalisir, khususnya madrasah swasta yang penggunaan dana BOS lebih longgar. Untuk madrasah negeri ada kebijakan pembelanjaannya melalui e-purchasing, salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini tanggung jawab kita semua untuk mengawalnya sehingga temuan-temuan terus berkurang," pesan Sidik Sisdiyanto. (Sar)
