Terpaksa Matikan Siaran TV Analog, MNC Group Bakal Ajukan Gugatan

Rekha Anstarida

Diperbarui 4 November 2022 16:32 WIB

Jakarta, MI - MNC Group yang menaungi RCTI, MNC TV, iNews, dan juga GTV resmi mematikan siaran TV Analog mereka pada Kamis (3/11) pukul 24.00 WIB. Kendati demikian, pihaknya bakal mengajukan gugatan terkait kebijakan penghentian siaran TV analog di Jabodetabek tersebut. "Secara fakta, permintaan tersebut kami laksanakan walau sampai detik ini belum ada satu surat tertulis yang diterima terkait pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung progam ASO, sehingga secara hukum tidak ada kewajiban kami melaksanakan ASO," tulis pihak MNC Group di akun instagramnya @hary.tanoesoedibjo dikutip Jumat (4/11). MNC Group mengatakan, pihaknya menyadari tindakan mematikan siaran dengan sistem analog sangat merugikan masyarakat Jabodetabek. Ia memperkirakan 60 persen masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati tayangan televisi secara analog di wilayah Jabodetabek, kecuali dengan membeli Set Top Box atau mengganti televisi digital atau berlangganan TV parabola. "Tetapi sekali lagi dikarenakan adanya permintaan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD, maka MNC Group akan tunduk dan taat," ujarnya. MNC Group memandang kebijakan ASO bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, terkait UU Cipta Kerja yang tertuang dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. “Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ungkapnya. Sedangkan pada faktanya, lanjutnya, terdapat pertentangan atau dengan kata lain dualisme dalam pelaksanaannya. Di mana ASO hanya dilakukan di wilayah Jabodetabek dan tidak dilakukan secara serentak secara nasional. "Jika dianggap ini pelaksanaan UU Cipta Kerja, maka seharusnya wilayah di luar Jabodetabek juga diberlakukan ASO. Dengan demikian, artinya keputusan ASO terbatas di wilayah Jabodetabek bukan perintah undang-undang, tetapi keputusan dari Kominfo semata," ujarnya. Meski demikian, ia menyatakan pihaknya akan tunduk dan menaati permintaan Menkopolhukam. Namun, untuk kepastian hukum, pihaknya bakal mengajukan gugatan. “Meskipun kami tetap tunduk dan taat atas permintaan dari Menkopolhukam Bapak Mahfud MD, tetapi demi untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, kami akan mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Topik:

Mahfud MD TV Analog MNC Group

Terpaksa Matikan Siaran TV Analog, MNC Group Bakal Ajukan Gugatan

Berita Sebelumnya

KPA Mendesak Pemerintah Setop Pembahasan RanPerpres Percepatan RA Inkonstitusional

Berita Selanjutnya

Kemenlu Beri Warning Soal Rencana AS Kirim Pesawat Berkemampuan Nuklir Dekat dengan Indonesia

Berita Terkait

Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Tak Disangka, Ternyata...

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

KPK Ungkap Peluang Pemanggilan Mahfud MD soal Dugaan Mark Up Whoosh

Dugaan Mark Up Whoosh Makin Nyaring, Ekonom Anthony Budiawan Beber Fakta Mengejutkan!

Mahfud MD Belum Tahu Kelanjutan Komite Reformasi Polri: Tunggu Aja dari Presiden

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K