Antusiasme Membludak! Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Diperpanjang

Jakarta, MI - Kementerian BUMN bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) resmi memperpanjang masa pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 hingga Rabu (19/3/2025). Perpanjangan dua hari dari jadwal semula yang berakhir pada 17 Maret ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan minat dari para pencari kerja di seluruh Indonesia.

Keputusan ini sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi talenta terbaik Tanah Air, termasuk kalangan disabilitas dan Orang Asli Papua (OAP), untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui BUMN.

Hingga hari ini, Selasa (18/3/2025), lebih dari 1,4 juta pelamar sudah mendaftar, mencetak rekor baru dengan kenaikan 20 persen dibandingkan tahun lalu. Angka ini mencerminkan antusiasme yang luar biasa dari generasi muda yang ingin berkontribusi bagi kemajuan BUMN dan perekonomian nasional.

Namun, meskipun jumlah pendaftar sudah sangat tinggi, masih diberi kesempatan untuk mendaftar bagi calon pelamar lainnya dengan diperpanjangnya periode registrasi dan pelamaran. 

Untuk melihat posisi loker yang masih tersedia sekaligus melakukan pendaftaran bisa melalui link berikut ini  https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id.

“Dengan tingginya minat peserta, kami memperluas kesempatan bagi mereka yang ingin berkontribusi di BUMN. Kami berharap program ini dapat membuka akses lebih luas bagi talenta unggul dari seluruh Indonesia,” kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata.

Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Agus Dwi Handaya, mengatakan bahwa RBB 2025 dipastikan berfokus pada keberagaman dan inklusivitas.

"Kami terus memastikan bahwa peluang yang ada terbuka lebar bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan OAP," tuturnya.

Program RBB 2025 ini menyediakan berbagai jalur rekrutmen, termasuk Jalur Reguler bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman, Jalur Disabilitas untuk memberi kesempatan setara bagi disabilitas, dan Jalur Orang Asli Papua (OAP) guna memastikan keterwakilan yang lebih adil.