Pj Bupati Muna Barat Telah Lapor LHKPN

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 30 April 2023 20:29 WIB
Jakarta, MI - Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri telah memberikan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Maret 2023. Melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahri pun mengakui bahwa sebagai penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaan kepada KPK. "Oleh karena itu salah satu kewajiban sebagai Pj Bupati diakhir tahun melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) dan LHKP," jelsnya kepada wartawan, Minggu (30/4). Dia menjelaskan, bahwa jika tidak melaporkan harta kekayaan akan diberikan sanksi tegas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Akan dikenakan sanksi, antara lain tidak ada kenaikan gaji, dan promosi jabatan. Sebagai Pj Bupati harus memberi contoh kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)," tandasnya. (ABP)   #Pj Bupati Muna Barat Telah Lapor LHKPN

Topik:

KPK LHKPN Pj Bupati Muna Barat

Berita Sebelumnya

KMK FIA Angelus Universitas Brawijaya Paskah Bersama Anak-anak Panti Asuhan

Berita Selanjutnya

Tim Gabungan BPBD Kabupaten Blitar Cari Korban Terseret Ombak di Pantai Serang 

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Langkah Senyap KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

9 menit yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

1 jam yang lalu

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

12 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

14 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud Tak Percaya KPK Selidiki Korupsi Whoosh Sejak Awal 2025: Baru Dinyatakan Setelah Ribut Sedunia

15 jam yang lalu