Jaksa Daring Kejati Sumut Usung Topik Citizen Jurnalism Pada Penegakan Hukum

Rizky Amin

Diperbarui 11 Mei 2023 23:30 WIB

Medan, MI - Jaksa Dalam Jaringan (Jaksa Daring) sebagai salah satu produk unggulan Kejati Sumut dalam memberikan pelayanan hukum gratis lewat akun media sosial Instagram @kejatisumut, mengusung topik tentang Citizen Jurnalism Pada Penegakan Hukum, Kamis (11/5). Jaksa Daring yang digelar secara live menghadirkan narasumber Ahli Pers Dewan Pers Nurhalim Tanjung dan Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, dengan host acara Joice V Sinaga. Dalam perbincangan secara live tersebut, Nurhalim Tanjung menyampaikan bahwa beberapa tahun terakhir, kiprah citizen jurnalism atau jurnalisme warga yang sekarang populer juga disebut netizen jurnalism secara tidak langsung sudah ikut meramaikan ritme pemberitaan. Bahkan, Kadang-kadang netizen lebih cepat menayangkan sebuah kejadian di akun media sosialnya. "Untuk mengimbangi kecepatan pemberitaan ini, maka beberapa media mainstream membuka halaman khusus di medianya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengapresiasi kecepatan warga dalam memberitakan sebuah peristiwa," kata Nurhalim. Akan tetapi, lanjut Nurhalim agar bisa mengisi kolom jurnalisme warga dibeberapa media tadi, ada aturan dan larangan yang harus ditaati. Antara lain konten porno, menghujat orang lain atau tulisan yang menjelekkan orang lain. Untuk konten seperti ini, pihak redaksi akan tegas melakukan take down atau menghapus berita tersebut. "Sebenarnya, media mainstream menyediakan ruang ini juga sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak sembarangan dalam menuliskan sebuah informasi. Terkadang, media tersebut memfasilitasi penulisnya dengan pelatihan agar bisa menulis berita yang lebih baik lagi," tandas Nurhalim yang sudah menggeluti profesi jurnalis 20 tahun lebih. Menyikapi makin banyaknya netijen yang memviralkan sebuah peristiwa dan menjadi konsumsi publik, menurut Yos A Tarigan sampai muncul istilah "No Viral No Justice". "Padahal, kenyataannya bukan seperti itu. Aparat penegak hukum pasti akan bekerja sesuai protap dan SOP-nya masing-masing. Alasan kita bahas topik ini juga agar netizen memahami norma hukum dan dari sisi jurnalistiknya mengerti etika bertutur dan menuliskan kata-kata yang santun, agar tidak bersentuhan atau memasuki ranah hukum yang berlaku," papar Yos A Tarigan. Lebih lanjut Yos menyampaikan, dengan adanya citizen jurnalism pada penegakan hukum dalam prosesnya ke depan memiliki manfaat sebagai informasi awal. Karena, dengan adanya informasi awal seperti data tambahan ketika mungkin ada aparat penegak hukum yang sedang melakukan penyelidikan dan masih banyak informasi-informasi penting di media sosial saat ini bisa menjadi bagian dari support data. "Namun demikian, ada dampak negatif yang harus dijaga agar tidak sampai buat gaduh, misalnya pada proses penegakan hukum sebuah perkara, karena sebuah pernyataan atau komentar di media sosial saat ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kedepannya seorang citizen jurnalism perlu etika dalam menuliskan kata-kata, santun dan cerdas," tandas Yos A Tarigan. Pada kesempatan itu, narasumber juga menjawab beberapa pertanyaan netizen yang ikut live acara jaksa daring.

Topik:

kejati sumut

Jaksa Daring Kejati Sumut Usung Topik Citizen Jurnalism Pada Penegakan Hukum

Berita Sebelumnya

Di Kota Bekasi, Jalan Baru Underpass Dirubah Menjadi Jalan H Nonon Sonthanie

Berita Selanjutnya

Gunung Anak Krakatau Erupsi Lagi, Lontarkan Abu Setinggi 2,5 Km

Berita Terkait

Kejati Sumut Sebut Bakal Ada Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aset PTPN I

Usai Borgol 2 Bekas Pejabat BPN, Kejati Sumut Bidik Tersangka Baru Korupsi Aset PTPN I Citraland

Korupsi Aset PTPN I Citraland, Kejati Sumut Jebloskan 2 Bekas Pejabat BPN ke Sel Tahanan

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

Kajati Sumut Harli Siregar: Pancasila Perekat Bangsa Wujudkan Indonesia Raya

Kejati Sumut Periksa 70 Saksi Korupsi Jual Aset PTPN I

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K