Warga Lalembuu Minta Jokowi Ambil Alih Pengaspalan Jalan Provinsi di Konawe Selatan

Konawe Selatan, MI - Ratusan warga Kecamatan Lalembu Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berdemontrasi dan menuntut agar jalan provinsi yang menghubungkan Konawe Selatan-Kolaka Timur segera diambil alih Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka memblokade jalan tersebut, Demo sendiri dimulai pukul 10.00 WITA, di Desa Sumber Jaya dan berkeliling di Kecamatan Lalembuu sampai Desa Atari Indah dengan iring-iringan mobil sound dan beberapa siswa SMPN 16 dan SMAN 12 Konawe Selatan turut membersamai demo. Demo tersebut juga turut dihadiri beberapa kelapa desa, Camat Lalembuu dan anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dari Fraksi Nasdem, Mohamad Taufik Mansur. Itu merupakan reaksi kekecewaan masyarakat yang tak kunjung ada realisasi pembangunan infrastruktur jalan yang sekaligus janji politik Ali Mazi. Diketahui janji tersebut disampaikan pada saat sosialisasi dan kampanye politik di Kecamatan Lalembuu pada tahun 2018 menjelang pemilihan gubernur. Dalam pernyataan janji tersebut berisi setelah mendengar aspirasi dan keinginan serta keluhan masyarakat di wilayah Kecamatan Lalembuu, Konawe Selatan terkait sarana infrastruktur jalan yang sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah. Maka jika terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018-2023 akan memprioritaskan pengaspalan jalan di wilayah tersebut sepanjang 25 Km dari Desa Lapoa sampai Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu. Perlu diketahui, Kecamatan Lalembuu sudah 32 tahun belum tersentuh pengaspalan jalan secara merata untuk kelancaran aktivitas masyarakat, apa lagi statusnya adalah jalan provinsi. Padahal jalan adalah salah satu infrastruktur terpenting dan prioritas untuk masyarakat, dalam mendistribusikan hasil produksi tentu sangat membutuhkan akses jalan yang baik dan mulus untuk kelancaran perputaran ekonomi. Selain perputaran ekonomi jalan juga sebagai sarana mobilitas sosial dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akibat jalan rusak sepanjang 25 Km, perputaran ekonomi mereka terhambat. Apa lagi di daerah tersebut memiliki ragam potensi, dengan memanfaatkan kelompok tani sebagai jembatan dalam pengelolaan berbagai ragam potensi, seperti holtikultura, ikan air tawar seperti ikan lele, nila, gurame, sawah dan kopra. Koordinator Lapangan, Irwan Efendi mengatakan, seharusnya pemerintah bisa membuka mata dengan masalah keluhan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan jalan demi kelancaran ekonomi. Ia berharap Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam hal ini, Ali Mazi segera menepati janjinya demi kenyamanan masyarakat ketika berkendara dan distribusi hasil produksi pertanian. "Saat ini kondisinya memprihatinkan dan luput dari perbaikan, padahal jalan itu masuk dalam janji politik Ali Mazi tahun 2018 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara," katanya pada, Senin (16/5). Ia membeberkan, potensi dan kekayaan alamnya di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan cukup melimpah hingga menjadi andalan masyarakat untuk pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Lalembu. "Jika Gubernur Sulawesi Tenggara tidak merealisasikan janji, kami berharap Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil alih pengaspalan jalan provinsi," ungkapnya. Ia juga mengatakan, daerah tersebut juga memiliki potensi yang sangat strategis dan besar. Pasalnya dari tahun 1997 yang dikenal sebagai daerah sentral produksi jeruk siompu, madunya berbasis jeruk nasional dan itu salah satu label yang diberikan pemda hingga alih fungsi lahan menjadi daerah ketahanan pangan. Namun di balik potensi yang melimpah itu, minimnya perhatian Pemprov Sulawesi Tenggara dalam menopang keberlanjutan sumber daya alam yang ada serta sarana pra sarana sebagai penunjang kelancaran perputaran ekonomi. Ada berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi masyarakat untuk mendistribusikan hasil produksi khususnya masalah akses jalan provinsi yang belum ada realisasi. "Kami di sini meskipun banyak potensinya tapi, kondisi jalannya sangat menghambat kami, apa lagi kondisi jalannya berlumpur dan berdebu," ungkapnya. Sementara massa aksi yang lain, Rijal mengatakan mereka di Kecamatan Lalembuu, dari 16 desa 1 kelurahan sudah menetap kurang lebih 42 tahun mengikuti program Pemerintah Pusat dari zaman orde baru hingga kepemimpinan Presiden Jokowi tapi belum merasakan pengaspalan, apa lagi jalan provinsi. "Yang kami keluhkan, yang kami impikan dan idam-idamkan adalah perbaikan jalan secara merata sepanjang 25 Km," ujarnya. Sementara, pemuda yang dari Kecamatan Lalembuu Johar, demo yang dilakukan adalah aksi perdana di Kecamatan Lalembuu, di mana selama ini pemerintah hanya membuat janji tetapi tidak pernah ada bukti di lapangan untuk mengaspal jalan tersebut. "Apa yang kami sampaikan sekarang ini akan kita tindak lanjuti di DPRD Sulawesi Tenggara apa lagi sekarang ini mendekati masa akhir kepemimpinan Ali Mazi," ujarnya. Pengurus Kelompok Tani Kecamatan Lalembuu sendiri, Awi mengatakan luapan keluh kesah yang selalu diberikan harapan hampa saat pilkada sudah dekat dan setelah terpilih tidak ada perhatian secara serius dari pemerintah yang diberikan secara serius. "Kami hanya diberikan retorika sebagai senjata andalan dan berbagai alasan, terkendala masalah anggaranlah, COVID-19 maupun keterbatasan APBD," katanya. Akan tetapi tidak signifikan dan meratanya perhatian Pemprov Sulawesi Tenggara membuat hambatan untuk distribusi hasil produksi sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. "Tapi kami tetap semangat menanam dan berkarya untuk menyambung hidup," ujarnya. Itu yang menjadi catatan aspirasi kaum petani jalan lintas provinsi dan perhatian sarana pra sarana agar menunjang peningkatan ekonomi dan kualitas produksi. Sehingga nilai jual hasil-hasil perkebunan, holtikultura, ternak, terutama sawah bisa lebih baik. "Janji dan kontrak politik mereka sudah terbiasa diingkari," pungkasnya Sementara Eks Menteri Pergerakan Mahasiswa BEM Universitas Halu Oleo (UHO) 2019-2020, Asdir mengecam janji politik Ali Mazi yang sampai saat belum ada realisasi. Ia berharap, agar keterlibatan pemuda dan masyarakat bisa menjadi kekuatan untuk mempresur agar jalan tersebut cepat terealisasi. "Apa lagi kan ini, di masa akhir kepemimpinan Ali Mazi, harusnya ini menjadi evaluasi bersama di beberapa daerah yang berpotensi tidak terkena pembangunan secara merata," tegasnya. (Rasmin Jaya) #Warga Lalembuu#Jokowi

Topik:

Jokowi Jalan rusak Konawe Selatan

Warga Lalembuu Minta Jokowi Ambil Alih Pengaspalan Jalan Provinsi di Konawe Selatan

Berita Sebelumnya

Sopir Bus Masuk Jurang di Guci Tegal Jadi Tersangka, Hotman Paris Beri Bantuan Hukum

Berita Selanjutnya

Soal Penembakan Habib Bahar, Polisi Dalami Keberadaan CCTV di TKP

Berita Terkait

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

Terkuak! Megawati Sempat Ingatkan Jokowi Tak Paksakan Proyek Kereta Cepat, Tapi...

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

Siapa "Busuk", Pengurus Proyek atau Whooshnya?

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K