Pemerintah Jangan Bohongi Rakyat soal Bocornya Data PDN

CONTOH kasus hasil peretasan sebelumnya saja terdapat 10 miliar kata sandi (password) telah bocor secara online di file “rockyou2024.txt” yang dikenal sebagai situs web peretas. 

Kumpulan kata sandi yang sangat banyak ini memudahkan peretas sendiri memecahkan kata sandi pemakai email dan website instansi/lembaga/institusi pemerintah dengan menggunakan metode “serangan brutal force” menebak kombinasi huruf dan angka yang dibuat konsumen/pembuat akun. Untuk keamanan para pemegang akun email dan aplikasi media sosial harus ubah kata sandinya. 

Juga ditambah dengan kunci tambahan dengan dua otentikasi factor (2FA). 2FA akan memberikan kode khusus ke ponsel untuk keamanan pribadi sebagai verifikasi masuk. 

Cara lain adalah menggunakan password manager atau pengelola kata sandi yang berfungsi sebagai “brankas” super aman untuk semua kata sandi pribadi saudara. 

Hasil peretasan ini ada 330 juta data milik  Kemendagri berisikan  data penduduk Indonesia dimana dapat diketahui NIK, Nama Lengkap, Alamat, Pekerjaan, Agama,  NPWP,  Nama Orang tua (ayah-ibu), NIK orang tua serta  No. telepon dan no ponsel dari info yang beredar di media sosial disebarkan melalui akun medsos @anggoro anggamukti. 

Peretasan Data dulu memakai sistem scaming  atau penipuan online lintas negara, salah satu sindikat yang dikendalikan ZS alias Colby berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang ternyata kewarganegaraan RRC (Tiongkok) yang mempunyai anak buah 17 warga indonesia (WNI), 10 WNA Thailand, 21 warga RRC, dan 20 WNA India dimana Dirtipid Siber Bareksrim Mabes Polri menangkap  NSS yang melakukan penerjemah scamming TKI dibantu M sebagai penyalur PJTKI. 

Pimpinan Sindikat ZS telah ditangkap oleh NCB Interpol di Abu Dhabi dengan  barang bukti hasil kejahatan  yang disita saja 1,5 triliun rupiah. Aplikasi Depok Single Windows (DSW Kota Depok) diretas hackers “Garuda Security X Masyarakat Indonesia” 14 Juli 2024 dimana aplikasi ini lalai melindungi data aplikasi masyarakat milik Pemda Kota Depok, di mana Hackers dianggap kriminal bukan mitra kerja menemukan kelemahan website pemerintah
Banyak negara membackup data tapi ternyata PDN 1 Serpong dan PDN 2 Surabaya dan PDN 3 Batam tidak mengijinkan 282 Instansi Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara Melarang Back Up Serangan malware atau ransomware lockbit 3.0 menyebabkan PSDN 2 Surabaya diretas mengakibatkan 239 data Kementerian/Lembaga  serta ratusan daerah Pemda Indonesia berdampak. 

Data ini sangat aneh apa karena Menteri Komunikasi dan Informasi   menganggap persoalan ini mudah ditanggulangi tapi sejak 20 Juni 2024 PSDN 2 belum bisa diambil alih masih dikuasai “Hacker Brain Chiper” hingga 3 Juli 2024 memberi kunci buka blokir, apa yakin data yang sudah diambil alih tidak di backup hacker dan dijual demi keuntungan dan “penjajahan model baru kapitalis”. 

Beberapa permasalahan yang terjadi  mahasiswa kesulitan mengakses beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP-Kuliah) tahun 2024 sebanyak 853.393 orang peserta KIP-Kuliah untuk mengakses laman https://KIPKuliah, kemendikbud.go.id. Kemungkinan juga berakibat pada PPDB SD-SMA juga SNBP dan SNBT PTN (d/h SNMPTN dan SBMPTN UTBK) Tahun 2024 juga. 

Kemendikbud Ristek mengalami 47 aplikasi pelayanan Kemendikbud Ristek  tidak dapat diakses publik. PSDN 3 Batam juga mengalami dampaknya sehingga pelayanan publik dilakukan manual.

Aplikasi Srikandi milik pemerintahan Kota Surakarta Jawa Tengah tidak dapat melayani publik. Aplikasi milik Muhammadiyah pun terpaksa berhenti, pelayanan publik dunia pendidikan, dunia pelayanan umat dan sosial Muhammadiyah lumpuh. Ditjen Imigrasi Kemenkumham Bandar udara juga mati hingga dilakukan secara manual membuat Jadwal penerbangan berubah.  Kementerian Keuangan dalam pelayanan publik NPWP WNA mati. 

Sebetulnya upaya peretasan PSDN 2 sudah ada upaya para ahli IT mengingatkan Pemerintah karena memantau adanya  upaya penonaktif fitur keamanan Windows Defender PSDN 2 sejak 17 Juni 2024. 

Dunia digital Indonesia  hampir sebulan belum pulih secara awal, data awal para pemakai aplikasi diwajibkan mengisi data ulang, dimana tanggung jawab Pemerintah pengelola Data Pribadi rakyat. Sebaiknya upaya digitalisasi ditunda saja daripada hanya menambah proyek anggaran saja. 

Tidak semua mata melek teknologi dan pelayanan  listrik juga belum merata dan menambah utang negara yang sudah mendekati Rp 2.500 triliun.   

Seharusnya Indonesia belajar dari Thailand memakai strategi EGA (e-government agency) dengan cara menyewa (outsource) ke perusahaan profesional dan berpengalaman. Kontraktor swasta yang menyediakan infrastruktur dan sumber daya penyedia cloud swasta nasional. 

Dan dimana bertugas secara terpisah daerah kerjanya dimana Pemerintah menciptakan Regulasi dan SOP yang sama sehingga ketidakmampuan ahli IT yang direkrut dimana Menteri Kominfo menurut Kurnia Zakaria tidak punya latar belakang skill IT sehingga tidak menguasai tugas kementerian yang sebenarnya, hanya “bagi-bagi kekuasaan” sebagai balas budi jurkam Jokowi dan Ketua Ormas Projo.

Seharusnya sebelumnya bekerja sama dengan Belgia yang terkenal data nasionalnya yang paling aman sedunia. 3 Juli 2024 jam 20.50 WIB Brain Chiper membagikan link aplikasi Decryptor ke PDNS 2 Surabaya dalam akun X (twitter) @stealthmole. 

Hacker membagikan karena bersifat independen atau Kasihan pada masyarakat Indonesia yang mengalami dampaknya, Imigrasi tidak bisa memakai sistem online, PPDB daerah Jawa Timur dan Indonesia Timur terganggu, bocornya data Disdukcapil Daerah Indonesia Timur,  belum lagi menimpa operasional Pemda dan BUMN. 

Buktinya lemah sistem Digitalisasi Data dan Pengisian Formulir Perizinan dan data administrasi pemerintah menjaga perlindungan data pribadi warga negaranya. 

Sebaiknya Presiden mengangkat menteri harus berdasarkan keahlian. Kompetensi, dan jiwa bertanggungjawab bukan “bagi-bagi jabatan’ atau “take away”. 

Pasalnya Menteri Kominfo selalu berlatar belakang partai politik dan “jurkam” sangat dinilai di bawah standar keahlian dalam Komunikasi dan Informatika serta tidak dianggap mempunyai wawasan teknologi digital. 

Peretasan PSDN 2 belum selesai dimana pemerintah “gagal angkat data yang hilang” sekarang 19 Juli 2024 terjadi “Pemadaman Teknologi Microsoft” yang menimpa memakai teknologi Windows Microsoft dimana sistem pengendalian satelitnya yang diretas hackers. 

Beberapa Maskapai penerbangan terganggu jadwal penerbangan dan boarding penumpangnya. Data yang diambil hackers dapat disalahgunakan pihak ketiga untuk judi online. “money game, pinjaman online sehingga merugikan pemilik asli data pribadi. 

Tim gabungan Badan Siber Sandi Negara, Kemenkominfo, Menko Polkam, Polri, BIN, Bais TNI, dan PT Telkom Tbk. (Persero) masih belum memulihkan data yang hilang hingga sekarang hanya bisa memulihkan sistem bisa dipakai lagi.  

Tiap pelayanan Publik sendiri mempunyai aplikasi yang berbeda-beda sedangkan NIK menjadi dasar untuk bisa mengakses aplikasi melalui HP maupun Laptop/Notebook/Komputerisasi. 

Dalam UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai Pelanggaran Pasal 47 adanya sanksi administrasi sesuai pasal 56 ayat (2) dan (3) UU No. 27/2022 dan sanksi Pidana sesuai pasal 70-72 UU No.27/2022. 

Artinya jangan disalahkan petugas pelaksana lapangan saja tapi yang membuat Regulasi setingkat Menteri juga harus bertanggung jawab dan Presiden pun harus melakukan upaya perlindungan data bangsa negara seharusnya memberi Kompensasi dan berani bertindak untuk para pembantunya maupun dirinya sendiri karena lalai menjaga keamanan data warganya dan mengkhianati kepercayaan rakyat. 

Jangan mengincar pelaku peretasan karena mungkin hackers bermaksud baik memberitahukan adanya kelemahan perlindungan data publik terhadap aplikasi-aplikasi yang dimiliki Kementerian dan Lembaga serta Pemerintahan daerah. 

Hacker harus dibedakan Hitam Putihnya ada itikad jahatnya untuk memanfaatkan demi kepentingan sendiri maupun alasan ekonomis atau perang dunia maya antar negara “tukar menukar data intelijen/rahasia negara’ psywar dunia. 

Jadi harus diperkuat kemampuan siber dan keamanan siber Indonesia BSSN.  Karier BSSN bukan ‘parkir pejabat pintar” tapi kemampuan skill IT-nya yang mumpuni dan latar belakang pendidikan IT. 

Jangan sampai AI yang mengambil alih kendali rakyat dan negara.  AI digunakan untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 Bebas Utang dan Berdikari bebas dari negara kapitalis dan sosialisme Kapital.

Jangan memakai pejabat negara hasil karbitan tapi tahu apa yang harus dilakukan dan berani mengambil kebijakan atas kepentingan rakyat.