Akibat Inkonsistensi Kebijakan, Mutu Pendidikan jadi Jeblok
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![RDP Komisi X DPR dengan Pakar Pendidikan (Foto: MI/Dhanis) RDP Komisi X DPR dengan Pakar Pendidikan (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/rdp-komisi-x-dpr-dengan-pakar-pendidikan-foto-midhanis-1.webp)
Jakarta, MI - Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Nanang Fattah menyoroti kualitas pendidikan Indonesia yang terus mengalami penurunan.
Menurut salah satu faktor menurunnya mutu pendidikan di Indonesia karena kurangnya dukungan dari Pemerintah dan daya bayar masyarakat yang kurang.
Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).
"Jadi kalau mutu pendidikan sangat-sangat rendah wajar, saya dapat pahami dengan kemampuan daya bayar masyarakat yang rendah, dengan subsidi pemerintah yang masih jauh," katanya di ruang rapat Komisi X DPR.
Menurutnya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awalnya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud.
"Jadi kalau kita bicara peruntukan 20 persen itu dulu ide awalnya, ide reformasi 98 itu bukan untuk pendidikan di luar Kemendikbud, tidak," ujarnya.
"Karena itu sudah dihitung itu, kalau totalnya 1 APBN habis itu untuk peningkatan mutu sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemendikbud waktu itu, tidak di luar itu," tambahnya.
Sehingga wajar menurutnya, jika mutu pendidikan di Indonesia saat ini tak mengalami peningkatan, karena adanya inkonsistensi penerapan kebijakan terhadap alokasi anggaran pendidikan.
"Sekarang salah sasaran. Kementerian, sekolah dinas bahkan lembaga-lembaga negara dikasih, disalurkan dari biaya itu, jadi ini inkonsistensi kebijakan," pungkasnya.
Berita Sebelumnya
![Usai Ditangkap, Pegawai KPK Gadungan Bongkar Dugaan Permainan Anggaran Dinas Pendidikan Bogor Rp 600 Miliar Lewat e-Katalog Yusup Sulaeman, pegawai KPK gadungan (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/pegawai-kpk-gadungan-4.webp)
Usai Ditangkap, Pegawai KPK Gadungan Bongkar Dugaan Permainan Anggaran Dinas Pendidikan Bogor Rp 600 Miliar Lewat e-Katalog
18 jam yang lalu
![Menghentikan Rencana Rapat Komite, Orangtua Siswa Lontarkan Dugaan Perselingkuhan Kepsek SMAN 13 Kota Bekasi (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/menghentikan-rencana-rapat-komite-orangtua-siswa-lontarkan-dugaan-perselingkuhan-kepsek.webp)
Menghentikan Rencana Rapat Komite, Orangtua Siswa Lontarkan Dugaan Perselingkuhan Kepsek
24 Juli 2024 21:35 WIB
![Seribu Murid di Makassar Tak Bisa Sekolah Gegara Komplek Sekolah Disegel Ahli Waris, Menteri Nadiem Tiarap! Sebuah spanduk melintang di pagar Kompleks SD Inpres Pajjaiang dan SD Inpres Sudiang. Tiga ban bekas, kursi, dan beberapa potong kayu disusun menutup gerbang.](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/sd-di-makassar-disegel.webp)
Seribu Murid di Makassar Tak Bisa Sekolah Gegara Komplek Sekolah Disegel Ahli Waris, Menteri Nadiem Tiarap!
24 Juli 2024 15:35 WIB
![Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/d9bc5bc3-b37e-4b26-ada2-63fdc926a68c.jpg)
Legislator Minta Pemerintah Transparan Terkait Perkembangan Informasi Kebocoran Data Pribadi
22 Juli 2024 15:00 WIB