Khawatirkan Hal Ini, Dedi Mulyadi Minta SK soal KHDPK Dicabut

wisnu
wisnu
Diperbarui 13 April 2022 21:51 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta agar pemerintah mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus karena berpotensi akan menghilangkan kawasan hutan di Pulau Jawa. "Sebenarnya di Komisi IV sudah masuk dalam kesimpulan dan ditolak. Kita menolak SK tersebut," kata Dedi dalam siaran pers yang diterima, Rabu (13/4). Hadirnya SK 287/Menteri LHK/Setjen/PLA.2/4/2022 tentang penetapan KHDPK dikhawatirkan akan berdampak pada hilangnya 1,1 juta hektare lahan hutan di Pulau Jawa (Banten, Jabar, Jateng dan Jatim). Atas hal tersebut, Komisi IV DPR RI sudah sepakat untuk menolak dan berharap SK tersebut bisa dicabut. Persoalan hutan, lanjut dia tidak fokus pada apa yang dihasilkan dan didapat oleh negara. Lebih dari itu Komisi IV menitikberatkan persoalan hutan pada aspek konservasi. "Aspek konservasi ini harus dipahami. Dari hutan banyak sumber daya air yang harus dipertahankan, kawasan penghasil oksigen. Kalau ada pengalihan pengelolaan bisa jadi hutan jadi kawasan properti," tuturnya. Sebelum SK penetapan KHDPK lahir, kata dia, sudah banyak kawasan hutan yang telah berubah fungsi. Bahkan banyak didapati kawasan hutan yang justru menjadi kawasan ekonomi. Dedi memberi contoh, kawasan sabuk hijau yang mengelilingi Gunung Tangkuban Perahu kini sudah mulai banyak beralih fungsi dari mulai pembangunan kawasan wisata hingga rencana pembangunan kampus. Dia khawatir jika terus terjadi alih fungsi yang masif, maka akan terjadi banjir besar yang menghantam kawasan kaki gunung. "Orang banyak berpikir daripada lahan perkebunan dan kehutanan tidak manfaat lebih baik jadi bangunan yang ekonomis. Padahal itu Belanda dulu membuat kawasan sabuk hijau di areal gunung tujuannya untuk konservasi, tetapi tidak mematikan ekonomi," ucapnya. Menurut Dedi, konsep peralihan Perhutanan Sosial tidak dimaknai dengan alih fungsi lahan. Ia khawatir jika SK penetapan KHDPK tersebut tetap dijalankan tidak hanya sekadar alih fungsi lahan yang terjadi, namun juga alih kepemilikan.  

Topik:

menteri lhk Dedi Mulyadi

Berita Sebelumnya

Ketua BKSAP Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina

Berita Selanjutnya

UU TPKS Disahkan, Puan Maharani: Hadiah Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Berita Terkait

Nusantara
Komunitas ojek online (ojol) se-Bandung Raya bersama TNI-Polri, jajaran pemerintah Kota Bandung, dan warga setempat saat melakukan aksi sosial berupa kegiatan bersih-bersih di depan Gedung DPRD Jabar pada Rabu (3/9/2025) pagi. (Foto: Tangkapan layar).

Komunitas Ojol bersama TNI-Polri dan Warga Bersih-bersih di Depan Gedung DPRD Jabar, Ini kata Dedi Mulyadi

3 September 2025 16:05 WIB

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Tangkapan layar).

Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Larang Penggunaan dan Penjualan Knalpot Brong hingga Tingkat RT

27 Agustus 2025 13:05 WIB

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Tangkapan layar).

Dedi Mulyadi Apresiasi Pembatalan Rencana Aksi Unjuk Rasa dari SP3JB

24 Agustus 2025 15:21 WIB

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Tangkapan layar).

Dedi Mulyadi Himbau seluruh Bupati dan Wali Kota di Jabar untuk Bebaskan Tunggakan Pajak PBB

15 Agustus 2025 18:38 WIB

Nusantara
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Dok MI)

Dedi Mulyadi Beri Tanggapan atas Kritikan dari Atalia Praratya soal Kebijakan Tambahan jumlah Rombel

3 Agustus 2025 02:20 WIB

Nusantara
Ribuan orang saat menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, yang mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar mencabut larangan study tour, Senin (21/7/2025). (Foto: MI/Sugiyanto)

Sekolah Tetap Nekat Lakukan Study Tour keluar Daerah, KDM: Kepala Sekolahnya Saya Copot

2 Agustus 2025 13:56 WIB