Aturan Baru BUMN, Pengurus Dilarang Berpolitik!

Venny Carasea
Venny Carasea
Diperbarui 17 Juni 2022 17:40 WIB
Jakarta, MI - Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut akan dibuat lebih ketat. Hal tersebut ditandai dengan di tandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini. Aturan terbaru tersebut akan memastikan kalau Anggota Direksi Perusahaan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah. Aturan ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1. "Aturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri," seperti dikutip dari PP 23 Tahun 2022, dikutip Jumat (17/6/2022). Selain tidak boleh menjadi pengurus parpol, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun anggota direksi bisa bebas dari tanggung jawab kerugian jika dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN.

Topik:

BUMN Joko Widodo Politik

Berita Sebelumnya

LaNyalla Soal PT 20 Persen: Kesalahan Berujung Ketidakadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Berita Selanjutnya

Surya Paloh Undang Mahathir Mohamad ke Rakernas NasDem

Berita Terkait

Ekonomi
Badan Usaha Milik Negara (Foto: Dok MI)

Prabowo Izinkan WNA jadi Bos BUMN, Danantara Ungkap Alasannya

16 jam yang lalu

Ekonomi
Presiden RI, Prabowo Subianto [Foto: Istimewa]

Prabowo akan Pangkas BUMN dari 1.000 jadi 200

18 jam yang lalu

Hukum
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) (Foto: Istimewa)

Wika Gedung Digugat 4 Perkara ke PN Jakpus, Apa Saja?

12 Oktober 2025 21:47 WIB

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

11 Oktober 2025 13:09 WIB

Ragam
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang meninjau secara langsung program pemberdayaan PNM kepada nasabah UlaMM dan Mekaar di Kopeng, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025).

Menko Pangan Zulhas Panen Brokoli hingga Ayam Petelur di Rumah Pangan PNM

9 Oktober 2025 21:27 WIB

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

6 Oktober 2025 16:48 WIB