Baleg: RUU KIA Dibawa ke Paripurna 30 Juni Mendatang

Nicolas

Diperbarui 24 Juni 2022 15:29 WIB

Baleg: RUU KIA Dibawa ke Paripurna 30 Juni Mendatang

Jakarta, MI - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah memutuskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (30/6) untuk disetujui sebagai usul inisiatif DPR. "Sudah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, RUU KIA dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2022 untuk disetujui sebagai usul inisiatif DPR," kata Willy di Jakarta, Jumat (24/6). Dia mengatakan, ketika sudah diputuskan di Rapat Paripurna tersebut, maka pemerintah akan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). Menurut dia, Surpres tersebut terkait kementerian mana yang akan menjadi "leading sector" dalam pembahasan RUU KIA bersama DPR RI. "Biasanya 'leading sector' adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), lalu ada Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Hukum dan HAM. Nanti kita tunggu Surpres dari pemerintah," ujarnya. Willy menyambut baik progres RUU IKA yang akan disetujui sebagai usul inisiatif DPR karena akan mempercepat waktu pembahasan RUU bersama pemerintah. Menurut dia, RUU KIA sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk membentuk generasi emas Indonesia dan membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. "Kalau bicara SDM berkualitas maka basisnya adalah mulai dari hulu, bagaimana peran negara memberikan perhatian kepada anak-anak Indonesia dan kualitas keluarga meningkat," katanya. Willy mencontohkan, Jepang selama 20 tahun memberikan yougurt dan susu secara gratis kepada ibu dan anak sehingga mengalami peningkatan kualitas fisik anak. Sementara itu menurut dia, di Indonesia masalah stunting dan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi sehingga diharapkan RUU KIA bisa mengatasi persoalan tersebut. Sebelumnya, Baleg DPR RI memutuskan membawa draf RUU KIA menjadi RUU inisiatif DPR. Dalam draf tersebut mengatur perpanjangan masa cuti bagi ibu yang melahirkan hingga waktu istirahat bagi ibu yang keguguran. Cuti melahirkan dalam draf RUU KIA diusulkan paling sedikit 6 bulan yaitu diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a yaitu “selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Ibu yang bekerja berhak: a. mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 (enam) bulan”. Selain itu pada draf RUU KIA juga mengatur terkait cuti bagi para suami yang mendampingi istri melahirkan seperti yang tertuang di Pasal 6 yaitu (1) Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, suami dan/atau Keluarga wajib mendampingi. (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti pendampingan: a. melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari; atau b. keguguran paling lama 7 (tujuh) hari.[Lin]

Topik:

willy aditya Baleg DPR RUU KIA Badan Legislasi

Baleg: RUU KIA Dibawa ke Paripurna 30 Juni Mendatang

Berita Sebelumnya

Untuk Pelayanan Jamaah Haji, Legislator Usul Pemerintah Bangun RS di Madinah Arab

Berita Selanjutnya

Simpanan Dana Pemda Capai Ratusan Triliun, Ketua MPR: Mau Diendapkan Sampai Kapan?

Berita Terkait

Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

Willy Aditya: UU Hak Cipta Harus Utamakan Fungsi Sosial, Bukan Sekadar Komersial

Baleg DPR Buka Peluang Masukan RUU Perampasan Aset ke Prolegnas Prioritas

Ini Penyebab Baleg DPR Tunda Pembahasan RUU Perampasan Aset

Formappi Dorong RUU Perampasan Aset Masuk Daftar Prolegnas 2025-2029

RUU Perampasan Aset Tak akan Berdebu Lagi di Meja DPR! Baleg Tunggu Distribusi dari Pimpinan DPR

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K