Untuk Pelayanan Jamaah Haji, Legislator Usul Pemerintah Bangun RS di Madinah Arab

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 24 Juni 2022 14:29 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, mengusulkan agar Indonesia bisa membangun fasilitas rumah sakit (RS) sendiri haji di kota Madinah Arab Saudi. Dengan tujuan untuk pelayanan kesehatan bagi para jemaah haji dan peserta umroh dari Indonesia. Menurutnya, banyak perbedaan yang turut menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia untu mendirikan rumah sakit sendiri di Arab. Diantaranya terkait standar dosis obat di negara Arab yang sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. "Kita ingin ke depan supaya kita boleh membuka rumah sakit, cita-cita kita. Itu, kan, di seluruh dunia boleh saja, karena obat standar Arab itu, kan, beda dengan kita, tabletnya gede-gede kita kecil-kecil, dosisnya juga beda, makanan beda. Jadi kita upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jemaah bisa tertangani secara optimal," ucap Iskan dalam keterangan tertulisnya dari Madinah, Jumat (24/6/2022). Iskan menyebut pelayanan yang ditemuinya saat berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, setara dengan pelayanan pada rumah sakit tipe C di Indonesia. Selain itu, dirinya berpendapat Pemerintah Arab Saudi juga akan mengijinkan jika Pemerintah Indonesia ingin membangun fasilitas rumah sakit di sana. "Putra Mahkota sangat terbuka. Dia melihat standar pelayanan di Amerika gimana, di Emirat gimana, saya rasa ke depan sangat mungkin kita buat rumah sakit, apalagi kita punya rumah sakit luar biasa di satu provinsi (di Indonesia) ada 20 rumah sakit. Artinya kita bukan kaleng-kaleng di bidang rumah sakit ini, kan," katanya. Tak hanya rumah sakit, politikus PKS itu berharap Indonesia bisa membangun sendiri hotel di Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia. Cita-cita ini relevan karena dana haji Indonesia sudah terkelola dengan baik di BPKH. "Dengan kita punya badan pengelola keuangan haji, kita pengin buat di Indonesia buat semacam BUMN. Apa salahnya kita punya hotel di sini, penginapan, dan itu sangat mungkin ke depan karena di Saudi sekarang itu boleh orang punya tanah itu 99 tahun, itu sama dengan Singapura," tuturnya. Jika rencana itu terwujud, tentu bisa menekan biaya haji yang saban tahun pemerintah bahkan memberikan subsidi yang tidak sedikit. Belum lagi jika ada dana masyair yang tahun ini senilai Rp 1,46 triliun. "Kita mau haji layanan bagus, gratis enggak bisa. Sesuai visinya Saudi. Jadi ke depan itu akan naik, siap aja," pungkas Iskan.

Topik:

DPR RS Haji

Berita Sebelumnya

Jokowi Tunjuk Mahfud MD Sebagai Menpan RB

Berita Selanjutnya

Baleg: RUU KIA Dibawa ke Paripurna 30 Juni Mendatang

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

5 Oktober 2025 19:54 WIB

Politik
Illustrasi Makan Bergizi Gratis (Foto: Istimewa)

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

4 Oktober 2025 14:00 WIB

Nasional
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

4 Oktober 2025 12:43 WIB

Ekonomi
DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang (Foto: Ist)

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

2 Oktober 2025 14:01 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Istimewa)

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

1 Oktober 2025 19:23 WIB