Ketua MPR: PPHN Bisa Dihadirkan Tanpa Amandemen UUD 1945

Rekha Anstarida

Diperbarui 14 Juli 2022 14:56 WIB

Jakarta, MI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya memastikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan dihadirkan sebagai Bintang Pengarah Bangsa Indonesia tanpa melalui amandemen konstitusi. MPR RI periode 2019-2024 akan melakukan terobosan melalui konvensi ketatanegaraan. Pimpinan MPR RI juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah yang menjamin kesinambungan program pembangunan. Badan Pengkajian MPR RI juga telah memiliki terobosan hukum, bahwa bentuk hukum PPHN yang paling tepat dilakukan melalui Ketetapan MPR RI. Menghadirkannya tidak perlu melakukan amandemen konstitusi, karena bisa dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan. Dalam kaitan itu diperlukan kesepakatan delapan lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga Kepresidenan. "Karena itu pada Sidang Tahunan MPR RI 2022 yang akan diselenggarakan pada 16 Agustus 2022 mendatang, MPR RI akan membentuk Panitia Ad Hoc sebagai alat kelengkapan MPR RI yang berwenang menyiapkan rancangan keputusan MPR RI. Salah satunya untuk menyiapkan Konvensi Ketatanegaraan, agar Indonesia bisa segera memiliki PPHN, tanpa harus terlebih dahulu mengamandemen konstitusi," ujar Bamsoet usai Rapat Konsultasi antara Pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Kamis (14/7). Turut hadir para pimpinan MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nurwahid, dan Fadel Muhammad. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain membentuk Panitia Ad Hoc, dalam Sidang Tahunan MPR RI 2022 telah disepakati mengikuti pola tahun lalu jika situasi pandemi covid-19 masih mngkhawatirkan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan pada 18 Agustus 2022, Presiden berkomitmen akan hadir memperingati hari Konstitusi sekaligus memperingati HUT ke-77 MPR. Peringatan ini bukan hanya sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi tanggung jawab sejarah, untuk meneguhkan arah cita-cita Indonesia merdeka. Sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penetapan barometer, mengenai sejauh mana pelaksanaan konstitusi dan capaiannya dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. "Jika selama ini Hari Konstitusi hanya diperingati oleh MPR, untuk tahun ini diharapkan juga bisa diperingati oleh seluruh warga bangsa. Termasuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara, dalam satu rangkaian dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia," terang Bamsoet. Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pimpinan MPR RI juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo terkait inisiasi MPR RI membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Sebagaimana juga telah mendapatkan dukungan dari Raja Arab Saudi King Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi Mr. Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko Mr. Hakim Benchamach, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, dan para duta besar negara sahabat, seperti Duta Besar Kerajaan Maroko, Republik Yaman, Republik Islam Iran, Qatar, Kerajaan Bahrain dan Kesultanan Oman. "Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia ditargetkan terbentuk pada akhir tahun 2022. Proses pembentukannya akan dilakukan di Gedung Asia-Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia," pungkas Bamsoet. #PPHN #Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

Topik:

MPR RI Ketua MPR RI PPHN

Ketua MPR: PPHN Bisa Dihadirkan Tanpa Amandemen UUD 1945

Berita Sebelumnya

Anggota DPR Inisial DK Diduga Lakukan Pencabulan, Ini Pernyataan Tegas MKD DPR

Berita Selanjutnya

Gerakan Nasional Anti Islamofobia Resmi Dideklarasikan, Andrianto Harap Jadi Marwah Baru akan Adanya Arus Perubahan di Dunia

Berita Terkait

Ahmad Muzani: MPR Terbuka untuk Gagasan dan Kritik soal Amandemen Konstitusi

Fadel Muhammad: Tantangan Terbesar Era Prabowo Adalah Pemerataan Ekonomi Nasional

Ahmad Labib Minta APBN Fokus pada Ekonomi Digital dan Energi Terbarukan

Evaluasi TAP MPR 1/2003, Taufik Basari Tekankan Pentingnya Etika Berbangsa

Taufik Basari Minta Evaluasi TAP MPR 1/2003, Ingatkan Semangat Reformasi 1998

Dedi Iskandar Batubara Soroti Melemahnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K