Pernyataan Menko Marves Luhut Dibantah Oleh Senior PDI-P: Kurang Bijaksana!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 23 September 2022 17:59 WIB
Jakarta, MI - Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, soal jangan maksa jadi presiden kalau bukan orang Jawa, cukup tendensius. Berdasarkan pernyataan tersebut Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno, turut angkat bicara serta mengatakan bahwa hal yang diungkapkan oleh Luhut sangat tidak baik sekali. "Pernyataan yang kurang bijaksana dan tendensius," ucapnya kepada wartawan, Jum'at, (23/9). Hendrawan menegaskan, konteks yang sampaikan Luhut tersebut semestinya sudah harus ditinggalkan dalam konteks kebangsaan. Karena ini akan menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat kita, seharusnya menjadi tantangan yang dihadapi bersama dalam menjalankan program dan literasi politik, serta membangun keadaban demokrasi. "Dalam mimpi kolektif kita sebagai negara bangsa, persoalan asal usul suku dan wilayah, sudah seyogianya kita tanggalkan dan tinggalkan," tuturnya. "Justru fakta demografis dan sosiologis yang dikhawatirkan Pak Luhut, harus menjadi tantangan kita dalam program edukasi dan literasi politik dan keadaban demokrasi yang terus kita bangun," pungkasnya.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Bengkak, Tapi Begitu-Begitu saja!

Berita Selanjutnya

Pengamat Sebut Indeks Kebahagiaan Hanya Aksesori Politik Belaka!

Berita Terkait

Ragam
AgenBRILink “Irnaeni” [Foto: Doc. BRI]

Cerita AgenBRILink “Irnaeni”, Penghubung Akses Keuangan Petani Kakao dan Komunitas Perempuan di Papua

16 menit yang lalu

Metropolitan
KA Purwojaya Anjlok [Foto: Ist]

KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, 8 Perjalanan Kereta Dibatalkan

2 jam yang lalu

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

10 jam yang lalu

Nusantara
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok MI/Jainal Adaran)

Sherly Tjoanda Catat Rekor Anggaran Rumah Jabatan Terendah Sepanjang Sejarah Pemprov Malut

11 jam yang lalu

Nusantara
Foto bersama jajaran pimpinan Unutara dan UHW Perbanas usai pelaksanaan pembukaan program PP PTS di Kampus UHW Perbanas Surabaya. (Foto: Istimewa)

Unutara Mantapkan Langkah Menuju Kampus Berkelas Nasional

11 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

14 jam yang lalu