Iskan Qolba Lubis Walk Out Sidang Pengesahan RKUHP Minta Maaf!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 10 Desember 2022 22:17 WIB
Jakarta, MI - Saat sidang paripurna terkait pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU pada Selasa (6/12) kemarin, diwarnai walk out dari Anggota DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. Akan tetapi, setelahnya Iskan langsung meminta maaf karena menyadari tindakannya kurang pas dilakukan sebagai anggota dewan dalam sidang yang paling tinggi di DPR. Permintaan maaf itu disampaikan usai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Sebagai anggota dewan, saya minta izin untuk minta maaf kepada paripurna kalau ada hal-hal, sikap, cara berkomunikasi yang mungkin kurang pas kepada anggota dewan yang terhormat," kata Iskan kepada wartawan, Sabtu (10/12). Iskan sebelumnya walk out setelah permintaannya untuk berbicara tiga menit sebelum pengesahan RKUHP ditolak Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam rapat paripurna tersebut, Iskan sempat menyampaikan penolakan terhadap sejumlah pasal, seperti penghinaan kepada lembaga negara dan Presiden dalam RKUHP. Ia menilai pasal 240 dan 218 itu mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat masyarakat. Di tengah interupsi itu, Dasco kemudian menyela Iskan. Dasco mengatakan masukan Iskan akan menjadi catatan. Namun, Iskan tak terima dan meminta diberikan waktu tiga menit lagi untuk berbicara. Dasco tetap memberikan kesempatan politikus PKS itu berbicara. Iskan selanjutnya memilih keluar dari rapat yang akhirnya mengesahkan RKUHP sebagai undang-undang tersebut. Buntut sikap Iskan itu, Iskan diadukan ke MKD oleh warga sipil bernama Muhammad Azhari. Berdasarkan dokumen yang dilihat, pokok pengaduan itu terkait pelanggaran kode etik yang dapat memperburuk citra lembaga DPR di mata publik.

Topik:

PKS KUHP

Berita Sebelumnya

Apresiasi KAI, Komisi VI DPR: Mampu Pelopori Kereta Modern dan Hadirkan Layanan Maksimal Sambut Nataru 2023

Berita Selanjutnya

Jangan Main-main, TB Hasanudin: Ketika Diangkat Jadi Letkol Tituler AD, Deddy Corbuzier Terikat Hukum Militer

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Ekonomi
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

25 Agustus 2025 08:30 WIB

Politik
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

20 Agustus 2025 15:14 WIB

Ekonomi
Amin Ak (Dok. MI)

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

13 Agustus 2025 17:48 WIB

Politik
PKS mendorong agar RUU Pemilu dirampungkan pada tahun 2025 (Foto: Repro)

PKS Desak RUU Pemilu Tuntas Tahun Ini

7 Juni 2025 22:06 WIB

Nasional
Aksi Simpatik 'Selamatkan Kemanusiaan di Gaza' yang Digelar PKS di JIExpo Kemayoran, Sabtu (24/5/2025). (Foto: Ist)

Gelar Aksi Solidaritas, PKS Desak Penghentian Genosida di Gaza

24 Mei 2025 13:50 WIB