Selalu Manut Sama Kemenag, Komisi VIII DPR Sebut Kerja BPKH Seperti Kasir

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Februari 2023 22:18 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid berjanji akan terus memperjuangkan penurunan biaya haji untuk para calon jamaah. Ia pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk membongkar secara mendalam terkait komponen yang dianggap tidak efisien, alias boros. "Saya minta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lebih tegas bersikap dalam mengelola dana haji. Kalau memang jajaran BPKH ini tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja," tegasnya kepada wartawan, Kamis (9/2/2023). Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah itu, bahkan menuding kinerja BPKH selama ini tidak lebih seperti kasir. Karena kerap kali BPKH itu selalu "manut" pada Kementerian Agama (Kemenag). "Karena kerap kali yang saya lihat ini BPKH kerap kali yes man saja dengan Kemenag," sindirnya. Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa sumber dana haji tersebut saat ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, dana dari jamaah haji dan Kedua itu dana yang saat ini sedang dikelola oleh BPKH. Menurutnya, BPKH harus berani mengkritisi dalam menyikapi setiap usulan yang diajukan Kemenag terkait tarif haji. "Kalau Kemenag mengajukan dana yang tinggi BPKH ini harusnya mengkritisi dan menelusuri masa mereka diam," ujarnya. Karena itu, lanjut Wachid, DPR akan menjalankan fungsinya sebagai pengawasan dan terus mengawal soal dana haji tersebut. "Jadi saya dan teman teman di Komisi VIII memiliki komitmen akan membongkar total tentang dana haji ini," tutupnya.

Topik:

BPKH

Berita Sebelumnya

Kecolongan Lagi di Kasus GGAPA, DPR ke Polri: Tuntaskan Penyelidikan Jangan Setengah-setengah

Berita Selanjutnya

Verrell Bramasta Resmi Gabung PAN, Bakal Nyaleg di Jabar

Berita Terkait

Hukum
Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (Foto: Dok MI/Aswan)

Dana Haji Dikemanakan BPKH, Harus Segera Diaudit

20 Maret 2025 14:43 WIB

Nasional
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah (Foto: repro)

Profil Kepala BPKH yang Dipanggil KPK terkait Korupsi Taspen

6 Maret 2025 18:00 WIB