Perpanjang Masa Jabatan Presiden Melalui Putusan PN Jakpus

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 7 Maret 2023 09:23 WIB
Jakarta, MI - Analis politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, mengatakan, putusan gugatan dari Partai PRIMA dapat mengarah pada perpanjangan masa jabatan presiden. "Ujung dari putusan PN Jakpus memang mengarah pada perpanjangan masa jabatan presiden," ungkap Yusak kepada Monitor Indonesia, Senin (6/3). Meski begitu, terkait perpanjangan masa jabatan presiden sudah atur didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa presiden hanya boleh dipilih dua kali. "Konstitusi sudah mengatur batasan masa jabatan presiden selama dua periode," ujarnya. Menurut Yusak, jalan terakhir untuk bisa memperpanjang masa jabatan presiden harus dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945. "Tanpa amandemen konstitusi, putusan PN Jakpus tidak bisa dieksekusi," terangnya. Yusak menilai bahwa PN Jakarta Pusat tidak memahami secara mendalam gugatan yang diajukan Partai PRIMA terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "PN Jakpus keliru dalam memahami pokok gugatan Partai PRIMA dan tidak memahami dengan baik sistem hukum Pemilu," tandasnya.   #Perpanjang Masa Jabatan Presiden Melalui Putusan PN Jakpus

Topik:

PN Jakpus Putusan Perpanjang masa jabatan presiden

Berita Sebelumnya

NasDem Sarankan Eksaminasi: Biar Hakim Hati-hati

Berita Selanjutnya

Skenario Besar Dibalik Putusan PN Jakpus

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Mantan Dirut Taspen Antonius Kosasih Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

6 Oktober 2025 19:34 WIB

Hukum
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Dok MI/Aan)

PT Asiana Senopati, Perusahaan Istri Menperin Mangkir dari Perintah Pengadilan

13 September 2025 20:51 WIB

Hukum
Tom Lembong mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI)

PN Jakpus Terima Permohonan Banding Tom Lembong

23 Juli 2025 13:42 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangaan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). (Foto: Ist)

PN Jakpus Tanggapi Kritik Vonis Tom Lembong: Majelis Hakim Tidak Terkontaminasi Tekanan atau Isu Politik

22 Juli 2025 11:40 WIB

Hukum
Ilustrasi - Menteri BUMN Erick Thohir dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Foto: Dok MI/Diolah)

Komut ASDP Dicopot Erick Usai Laporkan Potensi Korupsi: Jangan Korbankan 'Pion'!

21 Juli 2025 17:45 WIB

Hukum
Jusuf Hamka (Foto: Dok MI/Istimewa)

Gugatan ke PN Jakpus jadi 'Malapetaka Besar' bagi Jusuf Hamka Bos PT CMNP

11 Juli 2025 17:56 WIB