Skenario Besar Dibalik Putusan PN Jakpus

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 7 Maret 2023 10:52 WIB
Jakarta, MI - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dinilai telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga peradilan. Selain itu, hakim yang mengeluarkan putusan Partai PRIMA itu tidak memhami substansi dari gugatan. "Tidak memahami dengan baik sistem hukum Pemilu," kata analis politik dari Citra Institute, Yusak Farchan kepada Monitor Indonesia, Selasa (7/3). Yusak pun menduga bahwa putusan PN Jakpus menjadi salah satu desain untuk menunda Pemilu. Kendati begitu, wacana penundaan Pemilu ini sepertinya akan sulit diwujudkan. "Merupakan bagian dari skenario besar penundaan Pemilu. Agenda besar tersebut muncul tenggelam seiring respon publik," jelasnya. Yusak menilai dari berbagai skenario untuk menunda Pemilu ini terus mengalami kegagalan. Akhirnya, skenario penundaan itu dimainkan melalui jalur peradilan. Yusak menduga ada oknum yang menunggangi putusan dari PN Jakpus. "Setelah berbagai skenario menemui jalan buntu, kini agenda besar tersebut sengaja menunggangi independesi lembaga peradilan," terangnya. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sutomo ini menyampaikan, cara penundaan Pemilu melalui pengadilan karena dianggap efektif. "Karena dianggap paling mudah dan efektif karena bertumpu pada produk hukum," tandasnya. (ABP)   #Skenario Besar Dibalik Putusan PN Jakpus

Topik:

PN Jakpus penundaan pemilu Citra Institute Yusak Farchan Skenario Besar

Berita Sebelumnya

Perpanjang Masa Jabatan Presiden Melalui Putusan PN Jakpus

Berita Selanjutnya

Ingatkan Sanksi Pidana, Komisi IX DPR Desak PPD Jelaskan Soal Gaji Sopir di Bawah UMP

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Mantan Dirut Taspen Antonius Kosasih Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

6 Oktober 2025 19:34 WIB

Hukum
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: Dok MI/Aan)

PT Asiana Senopati, Perusahaan Istri Menperin Mangkir dari Perintah Pengadilan

13 September 2025 20:51 WIB

Hukum
Tom Lembong mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI)

PN Jakpus Terima Permohonan Banding Tom Lembong

23 Juli 2025 13:42 WIB

Hukum
Mantan Menteri Perdagangaan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). (Foto: Ist)

PN Jakpus Tanggapi Kritik Vonis Tom Lembong: Majelis Hakim Tidak Terkontaminasi Tekanan atau Isu Politik

22 Juli 2025 11:40 WIB

Hukum
Ilustrasi - Menteri BUMN Erick Thohir dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Foto: Dok MI/Diolah)

Komut ASDP Dicopot Erick Usai Laporkan Potensi Korupsi: Jangan Korbankan 'Pion'!

21 Juli 2025 17:45 WIB

Hukum
Jusuf Hamka (Foto: Dok MI/Istimewa)

Gugatan ke PN Jakpus jadi 'Malapetaka Besar' bagi Jusuf Hamka Bos PT CMNP

11 Juli 2025 17:56 WIB