Partai PRIMA Sebut KPU RI Tidaklanjuti Putusan Bawaslu

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 14 Maret 2023 15:52 WIB
Jakarta, MI - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Hal itu sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum Partai PRIMA Mangapul Silalahi di ruang sidang Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (14/3). "Berdasarkan pertimbangan hukum putusan perkara nomor register Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret," katanya. Dia menjelaskan sebagaimana putusan yang dikeluarkan Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 dan Nomor 232/PL.01.1-BA/05/2022 bahwa KPU RI tidak melaksankan putusan tersebut. "Maka adil dan beralasan hukum apabila Bawaslu menjatuhkan putusan, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu," jelasnya. Dalam putusan itu juga Bawaslu RI memerintahkan KPU RI untuk memberikan kesempatan kepada Parta PRIMA untuk melakukan verifikasi perbaikan dan membatalkan BA yang telah diterbitkan KPU RI terhadap partai pimpinan Agus Jabo itu. "Menyatakan pelapor sebagai parpol peserta Pemilu 2024. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan pemilu berupa menetapkan pelapor sebagai parpol peserta Pemilu 2024," tandasnya. (ABP) #KPU RI Tidaklanjuti Putusan Bawaslu

Topik:

Bawaslu Partai PRIMA KPU RI Putusan Bawaslu

Berita Sebelumnya

Partai PRIMA Gugat KPU Lagi, Ini Sebabnya

Berita Selanjutnya

KPU RI Bantah Tuduhan Partai PRIMA

Berita Terkait

Nasional
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?

15 September 2025 21:51 WIB

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB