PT 20 Persen Seperti Beli Kucing Dalam Karung, Muslim Arbi: Saat Pilpres Baru Dijual ke Rakyat

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 26 April 2023 09:53 WIB
Jakarta, MI - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai, syarat pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen membuat rakyat memilih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. "Saat Pilpres baru kucing-kucing itu dijual ke rakyat dengan berbagai cara untuk raih dukungan dan pilihan," katanya kepada Monitor Indonesia, Rabu (26/4). Dengan adanya presidential threshold, rakyat tidak dilibatkan dalam penentukan capres maupun cawapres. Partai politik hanya sibuk dengan lobi-lobi politiknya untuk bisa mengusung capres yang diinginkan para partai. "Rakyat tidak dilibatkan untuk menentukan capre siapa yang akan dipilih," ujarnya. Sebagai amanat konstitusi, pemilihan umum (Pemilu) merupakan pesta yang diadakan setiap lima tahun untuk mengganti kepemimpinan. Dalam Pemilu, suara rakyat pun menjadi penentu calon-calon yang bertanding untuk meraih kemenangan. "Karena sesuai konstitusi, kedaulatan di tangan rakyat, maka sejak proses penentukan capres, rakyat harus dilibatkan dalam penentuan capres," tandasnya. (ABP) #PT 20 Persen Seperti Beli Kucing Dalam Karung #Muslim Arbi #Kedaulatan Rakyat

Topik:

presidential threshold PT 20 Persen Muslim Arbi Belu Kucing Dalam Karung

Berita Sebelumnya

Komisi III DPR Harap Kasus Peneliti BRIN Diselesaikan Secara Restorative Justice

Berita Selanjutnya

Tegakkan Kedaulatan Rakyat di Pilpres 2024, Dorong Capres Independen

Berita Terkait

Politik
Bambang Soesatyo (Foto: Dok MI)

Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencapresan

9 Januari 2025 19:46 WIB

Monitor Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membuat kejutan di awal tahun 2025 dengan menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut MK aturan ini inkonstitusional karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat seperti dijamin di UUD 1945. (Foto: Dok MI)

Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, MK Geser Pendiriannya

2 Januari 2025 22:44 WIB