Kepala Daerah yang Nyaleg Harus Mengundurkan Diri

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 17 Mei 2023 13:06 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan bahwa kepala daerah yang maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) harus mengundurkan diri. Anggota KPU RI, Idham Holik, menjelaskan, bagi kepala daerah yang maju sebagai Bacaleg harus mengundurkan diri setelah dokumen pendaftarannya diserahkan ke KPU RI. "Per dokumennya diserahkan. Maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pengunduran diri," kata Idham saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (17/5). Idham menjelaskan, setelah kapala daerah yang didaftarkan sebagai calon legislatif mengajukan surat pengunduran diri, surat tersebut tidak dapat ditarik kembali. "Tidak dapat ditarik kembali," jelas Idham. Jika ada kepala daerah yang masih menjabat namun didaftarkan sebagai Bacaleg, harus segera mengajukan surat pengunduran diri dengan dibumbui tanda tangan pengurus partai. "Menyampaikan surat pengunduran diri yang dibuktikan dengan tanda tangan (pengurus partai)," tandas Idham. (ABP)     #Kepala Daerah yang Nyaleg Harus Mengundurkan Diri #Kepala Daerah Harus Mengajukan Pengunduran Diri

Topik:

Kpu Idham Holik Kepala Daerah Wajib Mundur

Berita Sebelumnya

Golkar Terombang-Ambing

Berita Selanjutnya

Ditetapkan Tersangka, Johnny G Plate Harus Hormati Proses Hukum

Berita Terkait

Nasional
Salinan ijazah Jokowi yang didapatkan Roy Suryo Cs di KPU (Foto: Dok MI)

Nasib Jokowi dan Roy Suryo Cs Usai Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

5 Oktober 2025 12:30 WIB

Hukum
Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU untuk Pilkada 2024, Jumat, (3/10/2025). (Foto: Ist)

Tak Menutup Kemungkinan Komisioner KPU Prabumulih Lainnya juga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp 6 M

5 Oktober 2025 09:00 WIB

Hukum
Para tersangka digiring masuk ke mobil tahanan (Foto: Istimewa)

Ketua KPU Prabumulih, Sekretaris dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024

5 Oktober 2025 07:30 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial

22 September 2025 13:40 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Ist)

KPU Perlu Pembenahan: Terlalu Banyak PR

21 September 2025 18:54 WIB

Politik
KPU RI (Foto: Dok MI/Istimewa)

Aturan KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Dicabut!

17 September 2025 01:31 WIB