Bawaslu Bakal Lakukan Sosialisasi dan Edukasi ke Masyarakat Dampak Negatif Penggunaan Dana Ilegal di Pemilu

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 25 Mei 2023 18:48 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pendanaan partai politik di Pemilu serentak 2024. "Dan dampak negatif penggunaan dana ilegal, termasuk dana narkoba," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/5). Diharapkan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Bawaslu nantinya akan meningkat kepedulian masyarakat terhadap kontestasi Pemilu. "Meningkatkan kesadaran masyarakat," ujar Puadi. Meski begitu, Puadi meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia berperan aktif dalam pesta demokrasi di 2024 mendatang. Salah satunya, melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu. Selain itu, memantau kegiatan yang dilakukan partai politik maupun calon legislatif dalam melakukan kampanye politik. "Diharapkan adanya peran aktif dalam melaporkan pelanggaran dan memperkuat pemantauan terhadap penggunaan dana Pemilu," tandas Puadi. (ABP)         #Bawaslu Bakal Lakukan Sosialisasi dan Edukasi ke Masyarakat #Dampak Negatif Penggunaan Dana Ilegal di Pemilu #Dana Hasil Narkoba untuk Pemilu

Topik:

Bawaslu Sosialisasi Edukasi masyarakat Penggunaan Dana Ilegal

Berita Sebelumnya

Keputusan Ditangan Zulhas, PAN Mengarah ke Ganjar Pranowo

Berita Selanjutnya

Puan Dukung Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB