Soal Pernyataan Denny Indrayana, NasDem: Pandangan di Ruang Publik Jadi Penyangga Antara Negara dan Rakyat

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 Juni 2023 08:40 WIB
Jakarta, MI - Partai NasDem menyatakan pernyataan yang disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana terkait gugatan sistem pileg di MK harusnya bisa menjadi diskursus di ruang publik. Ketua Bidang Legislatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Atang Irawan, menyampaikan, pernyataan Denny Indrayana itu menjadi sebuah penyangga antara pemerintah dengan masyarakat. "Padahal pandangan dalam ruang publik merupakan penyangga antara negara dan masyarakat, untuk melindungi dari keputusan sewenang-wenang," ucap Atang melalui keterangannya kepada wartawan, Sabtu (3/6). Dia mengatakan, apabila ada pejabat negara yang memberikan komentar di luar persidangan terhadap kasus yang sedang menunggu putusan. Perbuatan itu termasuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak dilakukan di luar persidangan. "Bukankah ini dapat mempengaruhi peradilan karena jabatannya," kata Atang. Kata Atang, ada kekhawatiran publik atas putusan MK tentang sistem pemilu. Apalagi hakim MK selalu beropini dalam persidangan, yang seharusnya hakim MK hanya berpendapat pada saat RPH. Public juga khawatir meskipun Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 mengisyaratkan urusan pemilu termasuk sistem pemilu adalah urusan pembuat undang undang, dengan kata lain open legal policy perumus undang undang. Ditambah lagi, ujar Atang, bahwa MK pernah menguatkan sebelumnya terhadap sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 10 tahun 2008 melalui putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008. (ABP)         #Pernyataan Denny Indrayana #Sistem Proporsional Tertutup

Topik:

Nasdem Denny Indrayana MK Sistem Proporsional Tertutup

Berita Sebelumnya

Ganjar Soal Cawapres: Kita Tinggal Duduk Bersama Sambil Ngopi

Berita Selanjutnya

PAN Bakal Terima Kunjungan Gerindra Senin Pekan Depan

Berita Terkait

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB

Hukum
Ilustrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

29 September 2025 16:07 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal Ditolak MK

17 September 2025 22:57 WIB