Penanganan Kasus Kebocoran Data Harus Transparan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 26 Juli 2023 16:50 WIB
Jakarta, MI - DPR RI menyoroti penanganan yang dilakukan pemerintahan terhadap kasus kebocoran data. Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansyah, mengatakan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transaparan. Dia menyampaikan, transparansi dalam penanganan kebocoran data ini sangat penting agar menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia. "Upaya transparansi diperlukan sebagai jaminan bahwa negara hadir di setiap permasalahan rakyat," kata Charles melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (26/7). Dia menekankan, banyaknya kasus kebocoran data ini seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melakukan perbaikan pada sistem keamanan siber. "Keamanan siber di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk kepentingan publik," jelas Charles. Lebih lanjut dia menyampaikan, regulasi turunan dari Undang-Undang 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini sedang disusun akan menjadi payung hukum dalam penegakan kebocoran data pribadi. Dia menilai, kebocoran data ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kasus penipuan perbankan terhadap masyarakat. (ABP)       #Penanganan Kasus Kebocoran Data

Topik:

DPR Kebocoran Data Komisi XI

Berita Sebelumnya

Intrik Politik di Internal Golkar

Berita Selanjutnya

DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Tangani Persoalan Kebocoran Data

Berita Terkait

Metropolitan
Kondisi saat penumpang LRT Jabodebek dievakuasi dari kereta ke Stasiun Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (25/10/2025)

Komis DPR V Panggil Kemenhub dan LRT

2 jam yang lalu

Hukum
Anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rajiv (Foto: Dok MI/Antara)

Anggota DPR Rajiv Dipanggil KPK, Saksi Korupsi CSR BI

3 jam yang lalu

Nasional
AQUA (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

24 Oktober 2025 21:18 WIB

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok MI)

DPR Bakal Panggil Kemendagri dan Pemda soal Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap di Bank

24 Oktober 2025 12:27 WIB

Nasional
DPR Dukung Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah (Foto: Ist)

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

18 Oktober 2025 18:37 WIB

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (Foto: Dok MI/Istimewa)

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

16 Oktober 2025 16:51 WIB