Sosok Mahfud MD Pembongkar Transaksi Janggal Rp 349 T Kemenkeu dan Pengawal Kasus Ferdy Sambo, Disebut Layak Cawapres Ganjar

Rizky Amin

Diperbarui 18 Oktober 2023 04:45 WIB

Jakarta, MI - Nama Mahfud MD makin menguat jelang pengumunan bakal calon wakil presiden (Bacapre) mendampingi Ganjar Pranowo yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari PDI Perjuangan. Jika dilihat dari namanya memang berawal dari huruf M atau inisila M. Inisial M ini juga sempat disebut pihak Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada baru-baru ini. Bahkan, PDIP sendiri menyebut bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu adalah sosok yang ditunggu masyarakat Indonesia sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. "Kalau pribadi tidak ada yang tidak suka Pak Mahfud dengan kinerja beliau tidak ada yang tidak suka. Semua orang suka dengan beliau. Makanya, pendapat beliau cukup ditunggu publik," ujar Politikus PDIP Anang Hermansyah Jalan Denpasar Raya Blok C3, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/10) malam. Menurut dia, keputusan sosok bakal cawapres pendamping Ganjar merupakan keputusan partai politik. Apabila wacana duet Ganjar-Mahfud terwujud, hal itu dinilai baik bagi semua pihak. "Kalau seandainya beliau menjadi pilihan partai, itu hal baik buat kita semua," tegasnya. Lantas bagaimana sosok Mahfud MD yang disebut-disebut sangat dinantikan publik untuk mendampingi mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu pada Pilpres 2024 mendatang? Berdasarkan catatan Monitorindonesia.com, Rabu (18/10), bahwa nama Mahfdu MD kembali populer pasca mengungkap transaksi gelap Rp 300 triliun yang kemudian bertambah menjadi Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Temuan itu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keungan (PPATK). Transaksi itu kemudian disebut sebagain bagian daripada tindak pidan pencucian uang (TPPU). Saat ini tengah diusut Satgas TPPU dengan estimasi waktu hingga akhir Desember 2023. Selain itu, Mahfud MD merupakan tokoh berpengaruh dalam dunia hukum dan politik Indonesia. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI di Kabinet Indonesia Maju ini memiliki perjalanan karier yang mengesankan hingga membawanya ke pusaran pemerintahan. Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957, Mahfud MD merupakan anak dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadidjah. Ayahnya merupakan seorang pegawai di Kecamatan Omben, Madura, sedangkan sang ibu adalah seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Mahfud MD pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al Mardhiyyah Waru, Pamekasan. Ia lalu menempuh pendidikan Sarjana Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia pada 1978 sampai 1983. Hingga ia kemudian menjadi dosen di almamaternya tersebut sejak 1984. Mahfud MD memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Doktor di Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Namanya menjadi sangat dikenal di berbagai lapisan masyarakat ketika ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekaligus Hakim Konstitusi pada periode 2008–2013. Di bawah kepemimpinannya, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam memutuskan konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. Keputusan-keputusan MK selama masa kepemimpinannya telah membentuk landasan hukum yang kuat bagi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Kini Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Posisi ini menunjukkan perannya yang krusial dalam mengelola politik, hukum, dan keamanan negara. Tidak hanya dikenal dalam dunia politik, Mahfud MD juga menjabat sebagai Ex-Officio Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Berbagai pernyataan Mahfud sebagai Menko Polhukam kerap mencuri atensi publik. Salah satunya ketika mengawal kasus pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Mahfud MD juga adalah seorang pemikir hukum yang dihormati. Pemikiran hukumnya sering menjadi rujukan dalam diskusi hukum di Indonesia. Kontribusinya dalam mengembangkan sistem hukum di Indonesia tidak bisa diabaikan. Selain dari karier politik dan hukumnya yang cemerlang, Mahfud MD juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya di Indonesia, menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Sampai saat ini, beliau juga masih aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 universitas lainnya pada program Pascasarjana S2 dan S3. Mata kuliah yang diajarkan adalah Politik Hukum, Hukum Tata Negara, Negara Hukum dan Demokrasi serta pembimbing penulisan tesis dan disertasi. Dengan perjalanan karier yang penuh prestasi dan pemikiran hukum yang mendalam, Mahfud MD menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam politik dan hukum Indonesia. Profilnya mencerminkan pengabdian yang tak kenal lelah dalam memajukan negara dan memperkuat sistem hukum yang adil dan kuat. (Wan)

Topik:

PDIP Mahfud MD Ferdy Sambo Cawapres Ganjar Capres Ganjar Pranowo Transaksi Rp 349 T Kemenkeu

Sosok Mahfud MD Pembongkar Transaksi Janggal Rp 349 T Kemenkeu dan Pengawal Kasus Ferdy Sambo, Disebut Layak Cawapres Ganjar

Berita Sebelumnya

Cawapres Ganjar Inisial "M", PDIP Sebut Mahfud MD Sosok yang Ditunggu Masyarakat Indonesia

Berita Selanjutnya

Hari Ini, Megawati Umumkan Cawapres Ganjar yang Inisialnya M

Berita Terkait

KPK Minta Mahfud MD Sampaikan Data Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Siap Dipanggil KPK, Mahfud Md Bongkar Dugaan Korupsi Kereta Cepat!

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Usai Kereta Cepat, Mahfud Bongkar Dugaan Korupsi IKN, KPK Siap Usut!

Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Bakal "Tabrak" Siapa?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K