Bamsoet: Pemerintah Harus Ambil Tindakan Tegas Terkait Kelangkaan dan Mahalnya Pupuk Subsidi

Banjarnegara, MI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menilai kebijakan pengurangan kuota atau jatah pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia dirasa cukup memberatkan para petani. Karena itu, ia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk mencabut kebijakan yang dinilai telah mengurangi kuota pupuk bersubsidi.

"MPR meminta Kementan, memberikan jaminan bahwa harga pupuk subsidi kembali normal dan sesuai dengan ketentuan, agar tidak membebani petani dalam negeri. MPR juga meminta pemerintah menyosialisasikan prosedur dan tata cara pembelian pupuk subsidi," kata Bamsoet sapaan akrabnya kepada wartawan, Selasa (23/1).

Bamsoet juga meminta Kementan untuk melakukan evaluasi terhadap penyebab tingginya harga pupuk subsidi dan segera melakukan tindakan untuk menurunkan harga pupuk subsidi.

"Kementan harus mengevaluasi dan membuat klasifikasi faktor yang menjadi penyebab tingginya harga pupuk subsidi, dan segera melakukan upaya untuk memperbaiki faktor tersebut agar dapat menurunkan harga pupuk subsidi dan bisa kembali normal," ujarnya.

Bamsoet melanjutkan, pemerintah bersama stakeholder terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi, dan memastikan harga pupuk subsidi yang dijual sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi/HET yang telah ditetapkan. "Dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu atau pihak ketiga," ucapnya.

Untuk itu, ia menekan pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas kepada para pelanggar pendistribusian terhadap penjualan pupuk subsidi yang menyebabkan stok pupuk menjadi mahal dan memberatkan para petani.

"Pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pendistribusian dan penjualan pupuk subsidi, dan memastikan tidak ada penimbunan pupuk bersubsidi yang menyebabkan stok pupuk subsidi langka dan menjadi mahal," tegasnya. (DI)