DPR Minta Danantara Benahi Masalah Pupuk Subsidi

Jakarta, MI - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih jauh dari tepat sasaran. Untuk itu, BAKN menugaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengambil langkah konkret memperbaiki tata kelola distribusi.

Wakil Ketua BAKN DPR, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa BPI Danantara diharapkan mampu melakukan revitalisasi serta investasi yang dapat berkontribusi pada kebutuhan pupuk nasional.

"Ini adalah semata-mata untuk sama-sama menunjang menuju programnya Pak Prabowo Subianto untuk menuju kepada kedaulatan dan kementerian pabrik," katanya di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Dalam hal ini, Danantara dapat merevitalisasi pabrik pupuk untuk selanjutnya membuat tata kelola baru. Sehingga, Danantara akan berfokus dan memiliki arah kebijakan yang berkaitan dengan merevitalisasi pabrik.

Selain itu, Danantara juga diharapkan mampu melakukan berbagai investasi strategis guna menekan tingkat impor dan mengurangi ketergantungan terhadap komponen dari luar negeri.

"Misalkan kan sekarang 60% komponen masih import, masih tergantung import, 60%. Makanya kalau 60% import ini bisa dipotong, mata rantainya lebih murah, maka ada kemungkinan kita bisa menghemat dari 60% ketergantungan biaya atas komponen tersebut," tuturnya.