Kritik Publik Meningkat, DPR Desak Danantara Perkuat Transparansi Digital

Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, menyoroti derasnya kritik publik terkait kualitas website Danantara yang dinilai tidak informatif, tidak terstruktur, dan terkesan ketinggalan zaman. 

Sorotan warganet tersebut sudah muncul sejak Maret 2025, namun hingga kini belum terlihat langkah perbaikan yang berarti dari pihak Danantara.

Imas menegaskan bahwa sebagai lembaga pengelola dana publik, Danantara wajib memastikan keterbukaan informasi yang mudah diakses, lengkap, dan bisa diverifikasi oleh masyarakat.

“Website bukan sekadar etalase digital, tetapi instrumen transparansi. Publik berhak mengetahui aktivitas, program, dan perjalanan keuangan Danantara secara utuh,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, lembaga keuangan global dapat menjadi contoh standar tata kelola informasi. Ia menyinggung Federal Reserve di AS, Bank of England di Inggris, hingga European Investment Bank yang menyajikan informasi kebijakan, laporan keuangan, agenda kegiatan, hingga arsip dokumen bertahun-tahun secara rapi, mudah diunduh, dan dilindungi sistem keamanan siber yang kokoh.

“Ini bukan hanya soal tampilan, tetapi integritas sistem. Informasi harus lengkap, keamanan terjamin, dan navigasi tidak membingungkan,” tambah politisi PKB itu.

Imas menilai kritik publik terhadap website Danantara harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Ia mendorong pembenahan dari hulu ke hilir, mulai dari audit keamanan, pembaruan desain, penataan ulang struktur informasi, hingga penyajian laporan keuangan yang lebih rutin dan terperinci.

Ia juga menyarankan agar Danantara menyediakan dashboard interaktif yang memungkinkan publik memantau progres program dan penggunaan anggaran secara real-time. “Transparansi digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.

Imas meminta Danantara segera membuka rencana pembaruan website kepada publik agar proses perbaikannya dapat dipantau secara transparan. Selain itu, ia menilai perlu adanya penguatan kanal aduan dengan respons cepat serta fitur pelacakan aduan yang mudah diakses.

“Perbaikan website bukan semata soal teknis, tetapi bagian dari kewajiban moral dan legal dalam membangun kepercayaan publik. Kritik netizen harus dijadikan katalis perubahan. Jika ingin dipercaya, Danantara harus menempatkan keterbukaan sebagai garda terdepan,” ujarnya.

Sementara itu, kritik warganet terus bergulir. Unggahan terbaru di media sosial menunjukkan tangkapan layar halaman website Danantara yang error, lambat diakses, dan tidak menampilkan pembaruan informasi sejak triwulan sebelumnya. Tagar #BenahiDanantara kembali mengemuka, menandakan isu ini masih menjadi perhatian publik dan menuntut respons cepat dari manajemen Danantara.