Komisi III DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset Jika Ditugaskan

Jakarta, MI - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan kesiapan pihaknya di Komisi III DPR jika ditugaskan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ia mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset tersebut kemungkinan besar akan dibahas oleh pihaknya di Komisi III. Namun, Ia masih belum dapat memastikan hal tersebut. 

"Kemungkinan besar Komisi III ya, tapi kita nggak tahu. Yang jelas, kalau Komisi III ditugaskan, kita siap," kata Habiburokhman, Rabu (19/11/2025).

Meski demikian, ia mengatakan bahwa dalam waktu dekata ini pihaknya akan membahas RUU Penyesuaian Pidana terlebih dahulu. Karena, pembahasan RUU tersebut merupakan tindak lanjut dari KUHP baru yang akan diberlakukan pada Januari 2026.

"Lalu yang saat ini, minggu depan kami akan membahas Undang-Undang Penyesuaian Pidana ya namanya. Undang-Undang Penyesuaian Pidana yang merupakan turunan apa namanya, tindak lanjut dari KUHP. Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana," ungkapnya.

Selain itu, Habiburokhman menjelaskan bahwa pada saat ini pihaknya juga tengah fokus melalukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Yudisial.

"Dan kita masih menyelesaikan KY ya, apa namanya. Pemilihan komisioner KY, 2 hari setelah KY. Lalu kita ada kemarin ada 1-2 agenda ini, 1 hari, 2 hari agenda terkait Panja Polri Kejaksaan dan pengadilan ya," tuturnya.

Ia mengatakan Komisi III baru bisa mulai memaksimalkan pembahasan undang-undang lainnya termasuk RUU Perampasan Aset setelah pembahasan RUU Penyesuaian Pidana dan agenda lainnya telah dirampungkan.

"Sisanya kemungkinan kita maksimalkan untuk penyesuaian pidana. Setelah itu, baru kita bisa maksimalkan undang-undang yang lainnya," katanya.