Presiden Jokowi Jangan Kelewat Batas

Jakarta, MI - Berbagai civitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi telah menyampaikan sikap terkait perkembangan politik dan hukum yang terjadi jelang pemilu 2024.

Jum'at (2/2) kemarin, di depan gedung rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah Guru Besar hadir dan membacakan deklarasi berjudul 'Unhas Bergerak untuk Demokrasi'.

Petisi dibacakan anggota Divisi Dewan Profesor Unhas, Prof Triyatni Martosenjoyo. “Setelah mencermati perkembangan rangkaian proses pemilu 2024, tata kelola pemerintahan serta kehidupan demokrasi nasional maka forum Guru Besar dan dosen Unhas menyatakan sikap,” katanya saat membacakan petisi di kampus Unhas.

Prof Triyatni membacakan 4 poin petisi. 

Pertama, senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan Pemilu sebagai instrumen demokrasi. 

Kedua, mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparatur hukum dan aktor politik yang ada di kabinet untuk tetap berada pada koridor demokrasi dan kedepankan nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam demokrasi.

Ketiga, meminta KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara pemilu agar kerja profesional dan sungguh-sungguh sesuai aturan berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, tranpsaran, adil, jujur, tidak berpihak dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.

Keempat, menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama, mewujudkan iklim demokrasi sehat dan bermartabat untuk memastikan Pemilu berjalan jujur dan aman. 

“Agar hasil Pemilu dan Pilpres (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat,” tutup Prof Triyatni.

Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Jamaluddin Jompa mengeluarkan surat maklumat usai forum guru besar dan dosen menyatakan keprihatinan atas perkembangan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Jamaluddin mengatakan kelompok yang mengatasnamakan guru besar dan dosen Unhas yang menyampaikan keprihatinan dengan tema "Menyelamatkan Demokrasi" tidak mewakili institusi.

"Adanya flyer yang mengatasnamakan Guru Besar dan Dosen Unhas untuk mengajak menyampaikan keprihatinan itu tidak mewakili Unhas sebagai
institusi," kata Jamaluddin, Jumat (2/2).

Jamaluddin mengajak civitas Unhas untuk menjaga situasi dan kondisi menjelang Pemilu 2024 tetap kondusif. "Maka saya selaku Rektor Unhas menyampaikan secara tegas kepada semua sivitas akademika di lingkungan Universitas Hasanuddin agar harus aktif menjaga situasi dan kondisi termasuk ikut memperbaiki suasana perbincangan agar tidak mengarah ke hal-hal yang provokatif dan intimidatif," ujarnya.

Kebebasan berpendapat, kata Jamaluddin, harus dihargai dan dijunjung tinggi sebagai amanat konstitusi. Menurutnya, pilihan politik yang beragam juga harus dihormati dan dihargai.

"Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan preferensi calon presiden, saya ingatkan untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden yang tidak disukai. Hindari menyebarkan informasi hoaks dan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan tidak diketahui sumbernya," katanya.

Jamaluddin juga meminta kepada seluruh civitas untuk menjaga atmosfer akademik yang sehat dalam bingkai kebebasan mimbar akademik yang bertanggungjawab.

"Mari kita menjaga silaturahim dan persaudaraan kampus yang kita cintai bersama. Mari kita jaga dan dewasa menerima perbedaan pilihan politik dalam suasana kekeluargaan," katanya. (wan)