Pengamat: Tak Masalah Jumlah Kementerian Ditambah Jika Wakil Menteri Dikurangi dan Lembaga Tak Produktif Dihilangkan

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, mengatakan soal wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran dari 34 menjadi 40 porsi kementerian dinilai masih masuk akal. 

"Saya kira isu penambahan kementerian menjadi 40 masih realistis," kata Jerry saat berbincang-bincang dengan Monitorindonesia.com Rabu (8/5/2024). 

Kata Jerry, tak masalah jika nantinya ada 40 Kementerian. Sebab pada kabinet pembangunan VI Soeharto juga terdapat 38 kementerian. Hanya saja ia menilai harus ada pengurangan dalam jatah wakil menteri. 

"Tak masalah 38 sampai 40 tapi yang wakil menteri perlu dikurangi karena di atas 20 sudah tak efektif dan efesien," ujarnya. 

Jerry mengatakan, mengingat gemuknya koalisi Prabowo-Gibran dengan bertambahnya Nasdem dan PKB, bagi-bagi 'kue' atau jatah menteri pun juga akan bertambah. 

Meski tak masalah dengan bertambahnya jumlah kementerian, untuk menghemat anggaran negara kata Jerry, Prabowo harus berani membekukan lembaga-lembaga negara yang tak produktif. 

"Untuk nomenklatur perlu juga ada revisi dan lembaga-lembaga yang tak produktif hanya membuang anggaran negara dibekukan saja. Begitu pula kementerian BUMN kalau bisa diperkecil lagi dari 100 ke 70 atau 60. Ini bisa menghemat anggaran negara," pungkasnya. 

Lebih lanjut, kata Jerry, usulan 40 kementerian merupakan hal yang bagus jika bisa diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi.  

Kendati begitu, ia juga mengkritik soal kementerian yang dinilainya memiliki peran yang hampir sama. Sebab menurutnya kementerian tersebut lebih baik dijadikan dalam satu kementerian agar tak memboroskan anggaran negara . 

"Harusnya kementerian investasi dan kementerian koordinator bidang maritim dan investasi dibuatkan satu kementerian saja. Kan menterinya Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia," pungkasnya.