Masuk Daftar IKP Tertinggi, Lolly Minta Bawaslu Jabar Lakukan Pemetaan Kerawanan

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 25 Juli 2024 1 hari yang lalu
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty (Foto: Ist)
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty (Foto: Ist)

Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) RI meminta jajarannya di Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk mulai memetakan langkah mitigasi risiko terhadap wilayah tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pemilihan serentak 2024. 

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai provinsi dengan Rawan Tinggi ke-4 dari seluruh provinsi se-Indonesia. 

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menegaskan, langkah pemetaan itu dilakukan dalam rangka mencegah munculnya dugaan pelanggaran di pelaksanaan pemilihan serentak 2024. 

Sebab itu, Lolly berharap, pemetaan kerawanan menjadi acuan yang dapat dipedomani seluruh stakeholder.

"Pemetaan kerawanan itu sangat penting untuk pegangan semua pihak. Seluruh stakeholder harus kerja sama agar semua berjalan lancar dan hal yang buruk tidak terjadi lagi," ungkap Lolly dikutip Kamis (25/7/2024). 

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2018-2022 ini menuturkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2019 lalu sebanyak 204 juta pemilih, atau mencapai 17,5 persen dari total keseluruhan. 

Hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan pemilihan 2024 mendatang.

"Pemetaan ini diluncurkan lebih dini bukan tanpa tujuan. Jika penyelenggara, pemilih, aparat melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, maka dipastikan pemilihan akan berjalan lancar," kata Lolly.

Koordinator divisi pencegahan, partisipasi dan hubungan masyarakat ini menambahkan, jika penyelenggara, pemilih, aparat serta para stakeholder tidak bekerja maksimal, dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Contohnya, seperti masifnya hoaks di media sosial hingga terjadi gesekan antar masyarakat yang berbeda pilihan.

"Untuk itulah pemetaan kerawanan ini hadir. Fungsinya sebagai salah satu pendukung agar nantinya pesta demokrasi berjalan lancar," ujar Lolly. 

"Data-data dalam pemetaan ini bisa digunakan oleh stakeholder untuk mencegah hal yang kurang baik," tandas Lolly. ***