Golkar Undang Jokowi-Prabowo Hadiri Penutupan Munas

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 19 Agustus 2024 4 jam yang lalu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily (kanan). (Foto: Instagram/@golkar.indonesia)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily (kanan). (Foto: Instagram/@golkar.indonesia)

Jakarta, MI - Partai Golkar mengundang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih RI Periode 2024–2029 Prabowo Subianto, pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar, yang bakal berlangsung pada Rabu (21/8/2024).

“Penutupan pukul 19.00 WIB yang akan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Bamsoet menjelaskan, munas akan didahului oleh rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang diperkirakan, akan dihadiri oleh 500 peserta. 

Rapimnas bakal digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Selasa, 20 Agustus 2024 mulai pukul 08.00–13.00 WIB.

“Rapimnas ini adalah pengesahan pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kedua, pengesahan plt. dan pengesahan jadwal munas,” ujarnya.

Sementara itu, munas akan dilaksanakan pada hari dan lokasi yang sama mulai pukul 14.00 WB. Munas Partai Golkar diprediksi bakal dihadiri oleh 1.500 peserta.

Munas lanjutan, dilaksanakan keesokan harinya untuk mendengarkan laporan-laporan komisi partai, sekaligus pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Periode 2024–2029.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan, tidak bisa memastikan kehadiran Jokowi di penutupan munas juga terkait dengan pengesahannya sebagai kader Partai Golkar.

“Kita juga tidak mau berandai-andai atas apakah beliau nanti akan gabung Golkar atau tidak,” ucap Ace.

Ia mengatakan, Golkar sebagai partai yang selama ini memberikan dukungan terhadap pemerintah, sudah seharusnya mengundang tokoh-tokoh pemerintahan yang menentukan arah kebijakan negara.

“Tentu kami ingin menegaskan bahwa soal keanggotaan dari Bapak Presiden tentu itu kita kembalikan kepada organisasi,” tandasnya.