Setop Rapat saat Menkeu Purbaya Bahas Kasus Dana Mandek, Pengamat Desak Golkar Copot Misbakhun!

Jakarta, MI - Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menyoroti momen paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan oleh Komisi XI DPR RI.

Bahwa saat Purbaya sedang membahas soal kasus dana mandek hingga tim investigasi khusus yang akan ia buat di Kementerian Keuangan, Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun tiba-tiba menghentikan rapat tersebut.

Adapun Purbaya melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI Komisi XI pada Rabu (10/9/2025). Dalam rapat tersebut, Purbaya mengurai pemaparan hingga rencananya untuk perekonomian Indonesia ke depan.

Atas kejadian ini, Fernando saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Sabtu (13/9/2025) mendesak Partai Golongan Karya (Golkar) agar mencopotnya dari jabatan Ketuan Komisi XI DPR RI.

"Seharusnya untuk mencegah persoalan ini semakin melebar kemana-mana, Partai Golkar segera mengambil langkah cepat menertibkan Misbakhun dengan mencopotnya dari posisi Ketua dan anggota Komisi XI. Jangan sampai pemberitaan tersebut viral baru diambil tindakan oleh Partai Golkar," kata Fernando. 

Akibatnya kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR, tambah Fernando, semakin bertambah dan mengakibatkan aksi unjuk rasa.  "Pada zaman teknologi informasi saat ini, perkembangan informasi dan pergerakan masyarakat yang harus menjadi pertimbangan Partai Golkar," tegasnya.

Lebih lanjut, Fernando menegaskan, seharusnya semua anggota DPR RI jangan berbuat yang aneh-aneh lagi yang memancing perhatian publik seperti pada saat rapat antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu.

Apalagi, ungkapnya, pemaparan yang akan disampaikan oleh Purbaya terkait dengan rencana membentuk Tim Investigasi Khusus tiba-tiba dihentikan oleh Misbakhun, Ketua Komisi XI. 

"Wajar kalau akhirnya publik merasa curiga terkait dengan tindakan Misbakhun tersebut karena tidak mau tentang masalah keuangan di Kementerian Keuangan dan DPR RI akan terbongkar," tegasnya. 

Tim Investigasi Khusus yang akan dibentuk oleh Purbaya terkait dengan upaya menelusuri persoalan-persoalan internal, termasuk kasus-kasus dana yang diduga mandek dan tidak tersalurkan dengan baik. 

"Sangat mungkin rencana tersebut takut pimpinan Komisi XI sehingga Misbakhun menghentikan secara sepihak pemaparan Purbaya saat sedang berlangsung," paparnya. 

"Saat ini masyarakat masih sangat mudah terpancing dan marah terhadap DPR RI, sehingga perlu segera membuka kepada publik terkait dengan materi pemaparan tersebut. Jangan buat masyarakat semakin marah dan melakukan hal yang lebih dari beberapa waktu lalu," imbunya.

Diketahui, Purbaya resmi menjabat Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Hanya dua hari sebelum RDP tersebut, dia menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan rencana-rencana awalnya.

Purbaya mengaku telah memiliki gambaran tentang berbagai langkah strategis yang akan ditempuh demi memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Dalam paparannya, Purbaya tidak hanya membahas arah kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang ingin ia dorong, tetapi juga mengungkapkan niat untuk membentuk tim investigasi khusus di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tim ini akan difokuskan untuk menelusuri lebih dalam persoalan-persoalan internal, termasuk kasus-kasus dana yang diduga mandek dan tidak tersalurkan dengan baik.

Namun, ketika Purbaya tengah menjelaskan poin-poin penting tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, tiba-tiba menghentikan jalannya rapat.

Tindakan ini lantas menuai sorotan mengingat isu yang sedang dibahas menyangkut transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan negara. Sebelum sesi dihentikan, Purbaya sempat menyampaikan pandangannya mengenai dinamika ekonomi Indonesia dalam dua masa pemerintahan yang berbeda.

Purbaya membandingkan kondisi ekonomi saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang keduanya menjabat selama dua periode. "Perekonomian Indonesia di era SBY mengalami pertumbuhan yang besar," kata Purbaya.

Pernyataan ini menggambarkan refleksi kritisnya terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang telah dijalankan oleh para pendahulunya, sekaligus memberi sinyal bahwa dirinya siap menawarkan pendekatan yang mungkin berbeda di masa mendatang. Meskipun pemaparannya tidak sempat rampung, banyak pihak menilai isi presentasi awal Purbaya sebagai langkah berani dan terbuka.

Wacana pembentukan tim investigasi khusus di Kementerian Keuangan juga dinilai sebagai bentuk komitmen serius terhadap pembenahan internal.

"Di zaman pak SBY rata-rata (ekonomi) tumbuh 17 persen lebih, akibatnya uang di sistem cukup, kredit tumbuh 22 persen. Jadi pada waktu zaman pak SBY, walaupun dia enggak bangun infrastruktur abis-abisan, private sektor yang hidup yang menjalankan ekonomi. Itu berhubungan juga dengan rasio tax," kata Purbaya dari tayangan Youtube DPR RI.

Sedangkan di era Jokowi, perekonomian Indonesia hanya mengalami pertumbuhan sedikit. "Pada zaman pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7 persen. Bahkan dua tahun sebelum krisis itu tumbuhnya 0 persen. Memang ekonomi sedang dicekek, saya enggak tahu waktu itu, karena saya di maritim."

"2020 saya diminta bantu 'pak kenapa gini pak, bapak bangun mati-mati pun enggak bisa, karena mesin ekonomi kita pincang'. Karena hanya pemerintahan yang jalan, sedangkan yang 90 persen berhenti atau diperlambat," jelas Purbaya.

Setelah mengetahui perbedaan dua era pemerintahan sebelumnya, Purbaya mengaku tahu harus melakukan apa. Sebagai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya bakal menghidupkan kembali dua sektor penting di ekonomi yakni moneter dan fiskal.

Karenanya, Purbaya minta waktu dan dukungan untuknya. "Tugas saya di sini menghidupkan mesin moneter dan mesin fiskal. Saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu."

"Langkah pertama sudah kami jalankan, saya sudah lapor ke presiden 'pak, saya akan taruh uang ke perekonomian, saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun', lagi dijalankan. Saya minta ke bank central, jangan diserap uangnya, ekonomi akan bisa hidup lagi," jelas Purbaya.

Purbaya juga bakal tegas terkait penyerapan anggaran yang masih rendah dan tidak terpantau. Purbaya pun menyentil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran besar.

Guna mencegah adanya penyalagunaan anggaran, Purbaya mengaku bakal rutin memonitor penyerapan anggaran untuk program MBH.

"Belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplen katanya MBG, penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan 'gimana monitoringnya?', dia bilang 'bagus-bagus aja ternyata jelek'."

"Ya udah kita sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG, kalau penyerapannya jelek dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya. Dan program yang lambat akan saya sisir," jelas Purbaya.

Purbaya pun menyinggung perihal kasus yang terjadi di bidang perekonomian. Hal itu dibahas Purbaya karena ia berpengalaman menjadi Wakil Ketua tim the bottle necking di era pemerintahan Jokowi.

Untuk diketahui, Bottleneck adalah istilah untuk menggambarkan kemacetan atau hambatan di mana suatu bagian dari sistem memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian lainnya, sehingga membatasi potensi kinerja keseluruhan sistem. Saat jadi wakil tim investigasi, Purbaya mengaku pernah memecahkan ratusan kasus investasi yang merugikan negara hingga ratusan triliun.

Untuk ke depannya, Purbaya berencana membuat tim investigas serupa untuk mengusut dana mandek di tubuh BI.

"Saya mecahin, 300 kasus dilaporkan ke kami, kita pecahkan 193 kasus investasi sebesar Rp890 triliun. Jadi kira-kira saya bisa memperkirakan di mana bottle necking dan hambatan yang kita hadapi dan gimana cara memecahkannya. Itu mungkin bukan tugas kementerian keuangan, tapi kalau boleh saya bentuk tim," beber Purbaya.
 
Namun, di saat belum selesai Purbaya mengurai paparannya soal rencana tim investigasi tersebut, Misbakhun langsung memotongnya. Misbakhun menyebut bahwa RDP dengan Kemenkeu bakal disudahi.

"Pak Purbaya kalau masih ada pertanyaan tadi, karena kita masih ada rapat lagi. Tadi tuh sebenarnya kita rapat pengantar. Jadi menurut saya, yang lainnya nanti dijawab tertulis, kita akhiri rapat siang hari ini. Nanti dirjen terkait, pada saat kita rapat membahas anggaran," kata Purbaya.

Misbakhun dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hingga saat ini belum manjawab konfirmasi Monitorindonesia.com. (Konfirmasi terhadap Misbakhun via WhatsAap dan kepada Bahlil via SMS)