Jokowi Lantik Supratman Andi Atgas Sebagai Menkumham
![Rizky Amin](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/itRv0F8Yp6cnf71Qr5dbR4ADRJdHvXKyK3TNnQd1.jpg )
![Foto Supratman Andi Atgas Supratman Andi Atgas bersiap dilantik sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/foto-supratman-andi-atgas.webp)
Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo melantik Supratman Andi Atgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan Yasonna Laoly, dalam acara pelantikan menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
Presiden Jokowi pun terlebih dahulu mengambil sumpah para menteri dan wakil menteri yang akan dilantik. "Bersediakah diambil sumpah jabatan menurut agama Islam?," tanya Presiden Jokowi.
Para menteri pun menjawab, "Bersedia".
BACA JUGA: Jokowi Reshuffle Kabinet, Lantik Menkumham-Menteri ESDM Hari Ini
Kemudian, Presiden Jokowi pun membimbing para menteri dan wakil menteri menyatakan sumpah jabatannya Supratman dilantik sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), bersama dengan Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Adapun Supratman Andi Atgas lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, 28 September 1969.
Ia merupakan anggota DPR RI Partai Gerindra dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah, yang menjabat sebagai Ketua Badan legislasi DPR RI. Ia sempat menjalani profesi sebagai dosen selama 14 tahun dan advokat sejak tahun 1996.
BACA JUGA: Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Hadiri HUT RI Ke-79 di IKN
Kiprah Supratman di parlemen antara lain pernah menjadi Ketua Panja Revisi UU MD3 tahun 2016, serta menjadi anggota untuk Panja RUU Migas (2016), Pansus Hak Angket KPK (2017), Pansus RUU Pemilu (2017), Pansus RUU Siber (2019), Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara (2019).
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya