Apakah PDIP akan Mainkan Peran Strategis Jaga Penggunaan Anggaran Pemerintah Prabowo?

Jakarta, MI - Apakah PDIP akan memainkan peran strategis untuk menjaga penggunaan anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan?

Hal ini masih jadi tanya besar, pasalnya PDIP sebelumnya memastikan diri tak menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka tak mengirimkan kadernya menjadi anggota Kabinet Merah Putih.

Di sisi lain, PDIP berhasil mempertahankan kekuatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PDIP pun menguasai kursi Ketua DPR, beberapa komisi strategis, termasuk dua badan yang mengurusi anggaran yaitu Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Terkait hal itu, pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, begitu disapa Monitorindonesia.com, Kamis (24/10/2024) siang menilai janggal minimnya dinamika politik dalam penetapan Ketua DPR dan pimpinan Banggar. Biasanya, menurut dia, pemerintah berkuasa akan berupaya melakukan sejumlah manuver politik untuk menjaga pos penting di DPR; termasuk kursi Ketua DPR dan Banggar.

“Justru itu [Ketua DPR dan Ketua Banggar] nampaknya kesepakatan di antara KIM dengan PDIP. Menurut saya itu justru saling mendukung, nggak berani itu PDIP menyulitkan Prabowo-Gibran untuk soal anggaran, karena kompromi sudah dilakukan,” kata Ujang.

Menurutnya, mulusnya langkah Puan Maharani kembali menjadi Ketua DPR 2024-2029 tanpa ada dinamika revisi UU MD3 adalah hasil kompromi politik PDIP dengan KIM Plus. 

Hal ini juga yang kemudian membuat koalisi Prabowo di DPR memberikan kursi ketua kepada PDIP di Banggar, BAKN, Komisi I, dan Komisi V.

“Sehingga ketika Mbak Puan dilantik Ketua DPR, ketika PDIP dapat Banggar, dan AKD yang lain ya, itu kelihatan sudah jelas bahwa PDIP tuh setengah kakinya sudah ada di KIM sudah ada di pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelas Ujang.

Pun, Ujang meragukan DPR periode 2024-2029 akan menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap Prabowo. Bahkan, dia menilai, kompromi politik dan pembentukan kabinet super gemuk sangat menunjukkan bagaimana Prabowo ingin semua pihak merasa senang dan mendapat bagian.

“Kalau saya sih melihatnya kompromi, semua akomodasi politik, semua happy. Kabinet happy, di parlemen happy, termasuk PDIP happy, akhirnya ya sama-sama happy,” pungkasnya.

PDIP dukung pemerintahan Prabowo?

Dari total 112 pejabat di Kabinet Merah Putih, tak ada satupun nama kader PDI Perjuangan yang turut dilantik pada Senin (21/10) di Istana Kepresidenan.

Meski tak ikut ambil bagian di kabinet Prabowo, namun PDIP memastikan bahwa mereka mendukung pemerintahan.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam keterangan pada Minggu (20/10/2024) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta mengatakan, kerja sama untuk membangun negara tak melulu masuk kabinet.

Sesuai dengan pidato Prabowo saat pelantikan, membangun bangsa haruslah gotong royong.

Puan juga mengatakan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Puan memastikan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati.

Adapun Mega sendiri tak menghadiri pelantikan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka di MPR pada Minggu (20/10/2024) lalu. Mega disebut sedang dalam kondisi kurang sehat.

Terkait ketidakhadirannya ini, Megawati menyampaikan permintaan maaf sekaligus mengucapkan selamat pada Prabowo melalui Puan. Menurut Puan, silahturahmi Megawati dan Prabowo bisa terjadi kapan saja dan tak terbatas oleh waktu.