Prabowo Siap 2 Periode: Harus Ingat Utang Budi kepada 280 Juta Rakyat!

Jakarta, MI - Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho menilai positif ihwal Keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

"Dengan keputusan ini, artinya Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap menjalani dua periode kepemimpinan. Ini juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin selama dua periode penuh," kata Hardjuno, Sabtu (15/2/2025).

Lantas Hardjuno menyinggung isu utang budi dalam politik. Menurutnya, tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. 

Terlebih, ujar dia, Prabowo pernah mengatakan bahwa dirinya siap mempertaruhkan nyawa untuk bangsa. "Jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekadar urusan pertemanan. Jangan sampai seorang pemimpin merasa berutang budi kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi ia harus sadar bahwa utang budinya adalah kepada 280 juta rakyat Indonesia yang memilihnya," bebernya.

Di lain sisi, dia katakan bahwa salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. 

Isu korupsi menjadi perhatian utama, terutama dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliunan rupiah.

"Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin oleh para debitur," beber Hardjuno.
 
Pemberantasan korupsi, tambah dia, harus dimulai dari kasus-kasus besar, bukan sekadar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus-kasus kecil. 

"Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, maka korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar," katanya lagi.

Hardjuno juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Ia mengatakan, jika pemerintah bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Salah satu yang tentu menjadi perhatian adalah pemberantasan korupsi.

Lanjut, Hardjuno mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. 

Dalam konteks global, Hardjuno juga menyoroti kondisi ekonomi dunia, termasuk Amerika Serikat yang kini sedang berjuang mengatasi defisit anggaran.

Dengan kondisi politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hardjuno menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berlarut-larut.

"Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Prabowo Subianto diharapkan bisa benar-benar merealisasikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya".

"Jika komitmen ini bisa diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit dan menjadi negara yang lebih maju serta Sejahtera," imbuhnya.