Covid Belum Mereda, DKI Kembali Perpanjang PPKM

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 5 Februari 2021 18:44 WIB
Jakarta, MI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah isu terkait rencana penerapan karantina (lockdown) pada akhir pekan di ibu kota. DKI berencana memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berakhir pada 8 Februari mendatang. “Izinkan dalam kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terhadap berita-berita yang beredar dalam beberapa hari ini. DKI Jakarta tidak merencanakan penerapan kebijakan lockdown akhir pekan. Itu adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media, tapi kami tidak dalam posisi mempertimbangkan, apalagi menetapkan bahwa akan ada lockdown di akhir pekan,” tegas Anies, Jumat (5/2/2021). Saat ini, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta masih menjalankan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti arahan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat, yang rencananya akan kembali diperpanjang. Sekaligus, memastikan implementasi di lapangan berjalan dengan baik dan tertib, bukan hanya pada dua hari atau waktu tertentu saja. “Pembatasan kegiatan dan segala protokol kesehatan yang berlaku di dalamnya harus kita jalankan bersama secara tertib setiap saat, bukan hanya di akhir pekan, dan bukan hanya di malam hari. Virusnya menyebar terus tanpa mengenal waktu,” jelasnya. Anies kembali mengingatkan warga untuk menjaga 3M, terus memakai masker, terus menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun, serta atas kesadaran sendiri berdiam di rumah saja bila tidak ada keperluan esensial. Sementara itu, Pemerintah akan terus bekerja keras meningkatkan 3T, yaitu kapasitas testing, kapasitas tracing, dan kapasitas faskes (treatment) untuk perawatan. Berkaca pada kasus lonjakan sebelumnya di mana setiap selesai akhir pekan panjang, kasus selalu naik dalam waktu 1-2 minggu sesudahnya. Apalagi pekan depan memasuki akhir pekan panjang perayaan Imlek. “Saya imbau, kita semua jangan bepergian ke luar kota, tahan diri untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, dan sebisanya di rumah saja bila tidak ada keperluan esensial. Ini penting untuk menjaga kasus aktif tidak terus bertambah. Mari jaga terus diri dan lingkungan kita dengan menegakkan 3M,” katanya. [man]

Topik:

Covid-19

Berita Sebelumnya

Pendiri Pasar Muamalah Depok Ditetapkan Jadi Tersangka

Berita Selanjutnya

Wacana Lock Down Jakarta Bisa Memicu Krisis  

Berita Terkait

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB

Hukum
Ilustrasi - Rapit Test Antibodi (Foto: Istimewa)

Rapid Test Antibodi di Kimia Farma Rugikan Negara Rp11,251 M, Begini Temuan BPK

12 Juli 2025 19:08 WIB